Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tantawi Jauhari menegaskan pembangunan drainase yang dilakukan pemerintah kota harus diarahkan pada upaya mengurangi genangan air sekaligus memastikan pemanfaatan anggaran lebih efektif.
“Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran besar setiap tahun, sehingga hasil dari pembangunan ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya di Palangka Raya, Senin.
Dia menilai, selama ini keluhan warga terkait banjir kecil maupun genangan air di sejumlah ruas jalan menjadi masalah rutin yang memerlukan penanganan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
Tantawi menjelaskan, drainase yang dibangun tidak cukup hanya sekadar menggali saluran baru. Perencanaan harus matang, termasuk memperhatikan arah aliran air, kapasitas tampung, serta keterhubungan antar saluran.
Ia menilai, tanpa perencanaan yang terintegrasi, pembangunan bisa berulang-ulang dilakukan di titik yang sama. Hal ini akan membebani anggaran dan mengurangi efektivitas program pemerintah.
“Kalau drainase dibangun dengan benar, maka jangka waktu manfaatnya bisa panjang. Pemerintah tidak perlu terus mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki titik yang sama,” ucapnya.
Baca juga: Kembangkan kreativitas guru, dosen UPR gelar pelatihan alat praktikum fisika berbasis mikrokontroler
Lebih lanjut, Tantawi juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap kontraktor pelaksana agar kualitas pekerjaan sesuai standar teknis.
Dengan begitu, hasil pembangunan drainase tidak hanya mampu mengurangi genangan air saat musim hujan, tetapi juga bertahan lama sehingga efisiensi penggunaan anggaran terjaga.
Tantawi menambahkan, keberhasilan pembangunan drainase juga akan berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi, karena jalan yang bebas dari genangan akan mendukung mobilitas masyarakat.
Ia berharap, setiap proyek drainase yang selesai dibangun dapat langsung memberi manfaat nyata, sehingga masyarakat melihat pembangunan sebagai investasi jangka panjang.
“Kalau ini berjalan baik, anggaran bisa dialihkan untuk sektor lain yang juga penting, bukan hanya habis untuk memperbaiki bangunan lama,” demikian Tantawi.
Baca juga: DPRD Kalteng bersama Kementerian ESDM segera bahas penghentian tambang
Baca juga: Turnamen Kapolda Kalteng Cup 2025 jadi ajang lahirkan atlet berprestasi
Baca juga: Fakultas Hukum UMPR luncurkan tiga kelembagaan mahasiswa
