DPRD Palangka Raya dukung penguatan tata kelola dan kinerja BLUD

id DPRD Palangka Raya, kalteng, Palangka Raya, BLUD Palangka Raya, debora holdae veronika lessa

DPRD Palangka Raya dukung penguatan tata kelola dan kinerja BLUD

Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Debora Holdae Veronika Lessa. ANTARA/Rajib Rizali

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Debora Holdae Veronika Lessa mendukung langkah pemerintah kota dalam meningkatkan kinerja serta tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan.

"Langkah ini sangat penting untuk menjaga mutu layanan publik, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran pada 2026 mendatang," katanya di Palangka Raya, Selasa.

Debora mengatakan, pengelolaan BLUD yang baik harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi keuangan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Menurutnya, RSUD dan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan publik tidak boleh terdampak negatif oleh kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan. Justru di sinilah peran tata kelola yang kuat, agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Ia menilai, tantangan terbesar yang dihadapi BLUD ke depan adalah menjaga kemandirian keuangan tanpa mengorbankan keterjangkauan biaya layanan.

Baca juga: DPRD Palangka Raya sebut hunian terjangkau kurangi kawasan kumuh

DPRD mendorong agar pemerintah daerah membantu memperluas peluang kemitraan dan inovasi pembiayaan yang sesuai regulasi.

Debora juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BLUD, sebab tenaga kesehatan dan manajerial harus memiliki pemahaman mendalam tentang sistem evaluasi kinerja berbasis indikator agar hasilnya bisa diukur secara objektif.

“SDM adalah tulang punggung dalam tata kelola. Tanpa kompetensi dan komitmen yang kuat, sulit untuk mencapai standar pelayanan yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Debora menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan dana BLUD. Ia meminta agar laporan keuangan dan hasil evaluasi kinerja disampaikan secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab publik.

DPRD Kota Palangka Raya, kata Debora, juga akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program BLUD, agar pelaksanaan program benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan pengelolaan yang profesional dan inovatif, saya yakin BLUD di Palangka Raya bisa menjadi model pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing tinggi,” demikian Debora.

Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong Sekolah Dasar aktifkan menulis tegak bersambung

Baca juga: Dosen UMPR latih mahasiswa tentang kewirausahaan ekonomi kreatif

Baca juga: FKIP UMPR laksanakan pelatihan literasi digital berbasis VR


Pewarta :
Uploader : Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.