Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sigit Karyawan Yunianto, kembali mempertanyakan lemahnya pengawasan distribusi gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg, yang menyebabkan harga di pasaran melonjak hingga mencapai Rp55 ribu per tabung di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng).
"Kami menemukan di lapangan seperti di Pagatan, Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, harga gas elpiji 3 kg mencapai Rp55 ribu, sedangkan di Kecamatan Perenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencapai Rp45 ribu. Artinya apa, dimana pengawasannya, dimana kebijakan harga sama di seluruh Indonesia. Padahal ini barang subsidi yang seharusnya terjangkau bagi rakyat kecil," kata Sigit saat dialog dengan warga pada reses dan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah Kecamatan Perenggean, Kabupaten Kotim belum lama ini.
Baca juga: Jelang Nataru, DPR ingatkan stok BBM di Kalteng jangan sampai kosong
Politisi yang duduk di Komisi XII DPR RI ini mendesak pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan Pertamina, untuk memperketat pengawasan dari hulu hingga hilir.
Menurut Sigit, subsidi elpiji maupun BBM ibarat "gula" yang mengundang banyak semut, sehingga rawan disalahgunakan. Pengawasan yang lemah membuat distribusi tidak tepat sasaran, menyebabkan kelangkaan di pangkalan resmi dan penyelewengan oleh oknum di tingkat pengecer atau agen.
Baca juga: Anggota DPR Sigit K Yunianto sidak ke agen LPG PT Resbayu, awasi distribusi
"Pengawasan harus optimal, pasokan merata hingga ke pelosok desa, dan penindakan tegas terhadap pelaku penyimpangan. Jangan sampai subsidi negara justru dinikmati pihak yang tidak berhak, sementara rakyat kecil semakin terbebani," tegas mantan Ketua DPRD Kota Palangka Raya dua periode itu.
Sigit mengungkapkan, akan terus mengawal isu ini di tingkat nasional, maupun melalui rapat kerja dengan pihak terkait. Subsidi energi harus tepat sasaran, harga harus stabil sesuai HET, dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak boleh terus dibebani dengan harga tinggi seperti ini.
Baca juga: Sigit K. Yunianto janji tindak lanjuti keluhan warga Barsel soal listrik, gas, dan akses pasir
Baca juga: DPR RI soroti Desa Lawang Kamah Kapuas puluhan tahun tak teraliri listrik
