Legislator Kotim soroti minimnya fasilitas sanitasi sekolah

Selasa, 24 Maret 2026 18:19 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Langkap. ANTARA/HO-DPRD Kotim.

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyoroti masih adanya sekolah yang mengalami krisis fasilitas sanitasi yang mengharuskan ratusan murid berbagi satu toilet.

“Ada sekolah dasar (SD) dengan jumlah siswa sampai 342 orang, tapi kamar mandi hanya satu. Ini tentu tidak memadai,” kata Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) V Kotim, Langkap di Sampit, Selasa.

Langkap mengungkapkan temuan mengejutkan ini usai melakukan serangkaian agenda reses di wilayahnya belum lama ini. Menurutnya, rasio antara jumlah pengguna dan ketersediaan toilet saat ini sudah berada di luar batas kewajaran.

Minimnya fasilitas sanitasi ini dinilai tidak hanya menghambat kenyamanan belajar, tetapi juga mengancam kesehatan para murid.

Langkap yang memiliki latar belakang pendidikan Magister Kesehatan ini menjelaskan, bahwa secara teknis standar ideal pelayanan sanitasi sekolah seharusnya menyediakan satu toilet untuk setiap 16 hingga 20 siswa.

“Dengan kondisi yang ada sekarang, beban satu toilet tersebut membengkak hingga belasan kali lipat dari kapasitas normal,” sebutnya.

Selain krisis sanitasi, laporan masyarakat juga menyoroti kerusakan fisik bangunan sekolah yang kian parah. Banyak ruang kelas yang kini memiliki atap bocor serta plafon yang nyaris runtuh, sehingga membahayakan keselamatan proses belajar mengajar.

"Ini adalah pengaduan nyata dari masyarakat, khususnya di daerah pemilihan kami," tambah Langkap.

Berdasarkan data reses, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi isu krusial di samping pembangunan infrastruktur jalan. Di Kecamatan Kota Besi, tercatat ada 65 usulan warga, sementara di Kecamatan Cempaga terdapat 34 usulan mendesak.

Aspirasi serupa juga mengalir deras dari Kecamatan Telawang dan Cempaga Hulu yang menuntut perbaikan fasilitas publik. Seluruh keluhan ini telah dicatat sebagai dokumen resmi yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Selain masalah sekolah, ia juga mengkritisi pola pengerjaan penimbunan jalan yang dilakukan pada akhir Desember lalu. Masyarakat mengeluhkan pengerjaan yang dipaksakan saat musim hujan justru membuat akses jalan semakin rusak dan berlumpur.

Ia mendesak agar pemerintah daerah melakukan evaluasi total terhadap lini masa pelaksanaan proyek agar lebih terencana. Perencanaan yang matang di awal tahun dinilai menjadi kunci agar anggaran tidak terbuang sia-sia untuk hasil yang buruk.

“Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Harapannya tentu agar kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar tercapai,” demikian Langkap.