#PENGAKUAN HUTAN ADAT

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, bersama pemerintah kabupaten setempat sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan, ...

Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, M Yamin meminta kepada seluruh pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), terus berkoordinasi dan menyusun perencanaan dalam mepercepat ...

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Rimbun angkat bicara mengenai penarikan rekomendasi dukungan kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) ...

Wakil Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah Efrensia LP Umbing menyatakan pemerintah kabupaten siap memperjuangkan aspirasi kelompok masyarakat lokal yakni Aliansi Kaleka Dayak, supaya dipenuhi oleh ...

Penjabat Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Indra Gunawan memastikan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak merugikan masyarakat terutama masyarakat adat yang memiliki hak ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersinergi bersama Dewan Adat Dayak (DAD) setempat dalam pelestarian hutan adat di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) seluas 68.324 hektare. ...

Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan Diskusi Terfokus Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (PPPMHA). ...

Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat yang di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mewujudkan keseimbangan dalam ...

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyerukan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dan terobosan untuk mempermudah penetapan wilayah adat, dalam rangka Hari ...

Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah mendukung percepatan program perhutanan sosial melalui kegiatan penataan wilayah adat kepada sejumlah damangdan tokoh adat di daerah setempat. ...