#PENGAKUAN HUTAN ADAT

Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup setempat, berkomitmen untuk ikut mendorong terciptanya percepatan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat dan hutan adat di ...

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sedang mendata usulan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan hutan adat, yang hingga saat ini sudah ada 10 usulan yang disampaikan ...

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat untuk terus berupaya menggali anggaran Dana Alokasi ...

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengaku ada menyampaikan sekaligus mendorong DPR RI, agar memperhatikan dan memasukkan lima persoalan atau isu ke dalam Rancangan Undang-undang tentang Provinsi ...

Mengakhiri 2021 masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan telah bermutasi menjadi virus omicron yang penularannya dinilai jauh lebih cepat dibanding varian sebelumnya, pandemi ini telah ...

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama tim penyusun dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar workshop Focus Group Discussion (FGD) penyusunan ...

Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memperkuat pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda MHA). "Saat ini, melalui ...

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah, baik pusat maupun provinsi serta kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, dalam menetapkan Hutan Adat dilakukan ...

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Yansiterson mengatakan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bisa ...

Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berupaya melindungi hak Masyarakat Adat (MA) melalui pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sekda Kota Palangka Raya Hera ...