#PENGAKUAN HUTAN ADAT

Secara Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun 1945 pasal 18B (2), Indonesia sebagai sebuah Negara dengan konsisten dan berhikmat untuk senantiasa mengakui dan ...

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan penjelasan berkaitan polemik yang terjadi di Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa ...

Persatuan peladang tradisional Kalimantan Barat berencana bertemu dan berdialog dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, di Jakarta, Kamis siang, sebagai tindak lanjut sikap para ...

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah diminta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang saat ini dirasakan makin tergusur oleh investasi besar yang makin ...

Wakil Bupati Sukamara Kalimantan Tengah Ahmadi AH mengharapkan agar hukum adat di wilayah setempat diakui, khususnya dalam hal lingkungan hidup dan konservasi. “Jangan hanya demi kepentingan ...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengeluarkan SK Hijau untuk lima Hutan Adat di Kalimantan dengan total luas mencapai 1.645 hektare. SK Hijau tersebut diserahkan Presiden Joko ...

Misteri kekayaan rimba Kalimantan diyakini menyimpan berbagai bahan "herbal ajaib" kembali mencuat, dibarengi asa baru bagi penyembuhan penyakit-penyakit berbahaya yang selama ini belum ...

Badan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menyampaikan aspirasi menuntut dibuatkan peraturan daerah ...

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah melakukan sosialisasi kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat atas hutan adat dalam rangka menjamin ...

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 Agustin Teras Narang mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dan DPR RI dalam menyelesaikan Rancangan ...