#RAPERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA
Kumpulan berita raperda pengakuan dan perlindungan mha, ditemukan 19 berita.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat untuk terus berupaya menggali anggaran Dana Alokasi ...
Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Jaya S Monong menjelaskan tujuan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) ke DPRD setempat ...
Pemerintah Kabupaten Kapuas, berhasil mendapatkan penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. ...
Badan Pembentukan Peraturtan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, melakukan kaji banding lima buah rancangan peraturan daerah (Raperda) ke ...
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama tim penyusun dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar workshop Focus Group Discussion (FGD) penyusunan ...
Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memperkuat pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda MHA). "Saat ini, melalui ...
Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Jaya S Monong didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melepas pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III, di Kuala Kurun, Senin. ...
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, meminta Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan kabupaten agar mengawasi aktivitas perusahaan besar swasta (PBS). ...
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Yansiterson mengatakan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bisa ...