#RAPERDA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menunjukkan komitmen kuat terhadap masyarakat lokal, dengan memperkuat regulasi pemberdayaan masyarakat hukum adat Dayak. "Di sini ...

Anggota DPRD Kalimantan Tengah Sengkon menyatakan bahwa ada satu dari tiga rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi perda, sebagai dasar hukum dalam pembentukan Badan Riset dan ...

DPRD Kalimantan Tengah bersama pemerintah provinsi, telah menetapkan rancangan peraturan daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalteng menjadi peraturan daerah. ...

Tim Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR), Kalimantan Tengah, mendampingi lima kabupaten di provinsi ini menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Masyarakat Hukum Adat (MHA). ...

Ketua Program Studi Magister Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, DR Mutia Evi Kristhy SH MHum menyatakan bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia, ...

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sedang mendata usulan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan hutan adat, yang hingga saat ini sudah ada 10 usulan yang disampaikan ...

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, berkunjung ke DPRD Kabupaten Gunung Mas guna mendalami Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan ...

DPRD dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, telah menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA), sebagai ...

Ketua Fraksi Partai Nasdem-Hanura DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Evandi mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). ...

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah meminta kepada pemerintah kabupaten agar memaksimalkan sekaligus mempromosikan objek wisata yang ada di daerah setempat. ...