Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menilai secara jangka panjang agenda reformasi birokrasi dan kebijakan penghapusan tenaga honorer barangkali baik, namun jangka pendek dapat juga menyulitkan agenda pelayanan publik di daerah, terlebih yang sumber pendapatan asli daerahnya masih terbatas.
Penilaian itu disampaikan Teras Narang usai melaksanakan reses DPD RI secara daring dengan sekretaris daerah (Sekda) serta Satuan Organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat.
"Tapi, saya mengapresiasi dan mendukung solusi dari pemkot Palangka Raya menghadapi kebijakan penghapusan tenaga honorer itu. Apalagi pemkot menyiapkan tenaga honorer yang akan kehilangan pekerjaan, bisa diserap oleh dunia usaha di kota ini," ucapnya.
Adapun solusi yang dipersiapkan yakni, mengusulkan formasi CASN dengan usulan penambahan nilai affirmasi bagi PTT yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun dan diutamakan usia mendekati pensiun, melakukan pengurangan PTT secara bertahap hingga tahun 2023.
Kemudian, bekerja sama dengan lembaga ketenagakerjaan dalam mengakomodir PTT yang memiliki kompetensi, membuat program pembinaan kewirausahaan dan kegiatan UMKM bagi PTT yang tidak dapat disalurkan ke perusahaan, serta tenaga outsourcing atau alih daya dilakukan secara swakelola oleh OPD sesuai kebutuhan.
"Selain berbagai solusi itu, pemkot menyampaikan kepada saya, agar kementerian terkait yang memiliki fungsi pembinaan dapat pula mendukung transisi ini, dapat memberikan pendampingan serta pembinaan," kata Teras.
Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu juga menerima informasi, dalam situasi peralihan akibat reformasi birokrasi misalnya, masih banyak ASN yang beralih ke tenaga fungsional, mengalami kendala dalam posisi barunya.
Baca juga: Dukung Indonesia maju, Teras dorong GKE revitalisasi pelayanan pendidikan
"Bahkan tak sedikit yang berharap bekerja pada struktural dan melahirkan pemahaman yang kurang terintegrasi dengan model kerja yang baru. Ini perlu juga jadi perhatian dari Pemerintah Pusat, terkhusus kementerian terkait," beber dia.
Reses senator asal Kalteng ke pemkot Palangka Raya secara khusus membahas terkait kebijakan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer mulai tahun depan dari pekerjaan di pemerintahan, serta isu pertanahan.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada pemkot Palangka Raya, terkhusus Sekda ibu Hera Nugrahayu yang telah secara komprehensif menyajikan dan memaparkan data secara serta detail," demikian Teras Narang.
Baca juga: Kendalikan harga pangan, pemda harus bangun citra dan rutin ke pasar
Baca juga: Teras Narang minta penyelesaian konflik di IKN harus 'win-win solution'
Baca juga: Cegah kesenjangan, Teras minta pembangunan di IKN tidak tergesa-gesa
Penilaian itu disampaikan Teras Narang usai melaksanakan reses DPD RI secara daring dengan sekretaris daerah (Sekda) serta Satuan Organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat.
"Tapi, saya mengapresiasi dan mendukung solusi dari pemkot Palangka Raya menghadapi kebijakan penghapusan tenaga honorer itu. Apalagi pemkot menyiapkan tenaga honorer yang akan kehilangan pekerjaan, bisa diserap oleh dunia usaha di kota ini," ucapnya.
Adapun solusi yang dipersiapkan yakni, mengusulkan formasi CASN dengan usulan penambahan nilai affirmasi bagi PTT yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun dan diutamakan usia mendekati pensiun, melakukan pengurangan PTT secara bertahap hingga tahun 2023.
Kemudian, bekerja sama dengan lembaga ketenagakerjaan dalam mengakomodir PTT yang memiliki kompetensi, membuat program pembinaan kewirausahaan dan kegiatan UMKM bagi PTT yang tidak dapat disalurkan ke perusahaan, serta tenaga outsourcing atau alih daya dilakukan secara swakelola oleh OPD sesuai kebutuhan.
"Selain berbagai solusi itu, pemkot menyampaikan kepada saya, agar kementerian terkait yang memiliki fungsi pembinaan dapat pula mendukung transisi ini, dapat memberikan pendampingan serta pembinaan," kata Teras.
Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu juga menerima informasi, dalam situasi peralihan akibat reformasi birokrasi misalnya, masih banyak ASN yang beralih ke tenaga fungsional, mengalami kendala dalam posisi barunya.
Baca juga: Dukung Indonesia maju, Teras dorong GKE revitalisasi pelayanan pendidikan
"Bahkan tak sedikit yang berharap bekerja pada struktural dan melahirkan pemahaman yang kurang terintegrasi dengan model kerja yang baru. Ini perlu juga jadi perhatian dari Pemerintah Pusat, terkhusus kementerian terkait," beber dia.
Reses senator asal Kalteng ke pemkot Palangka Raya secara khusus membahas terkait kebijakan pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer mulai tahun depan dari pekerjaan di pemerintahan, serta isu pertanahan.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada pemkot Palangka Raya, terkhusus Sekda ibu Hera Nugrahayu yang telah secara komprehensif menyajikan dan memaparkan data secara serta detail," demikian Teras Narang.
Baca juga: Kendalikan harga pangan, pemda harus bangun citra dan rutin ke pasar
Baca juga: Teras Narang minta penyelesaian konflik di IKN harus 'win-win solution'
Baca juga: Cegah kesenjangan, Teras minta pembangunan di IKN tidak tergesa-gesa