Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Sugiyarto melihat bahwa pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan, termasuk sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Sukamara masih tertinggal jika dibandingkan daerah lain, terkhusus di Kotawaringin Barat dan Lamandau.
Kondisi tersebut harus mendapat perhatian serius dan bantuan dari pemerintah provinsi agar pembangunan di Sukamara tidak lagi tertinggal seperti sekarang ini, kata Sugiyarto di gedung DPRD Kalteng, Selasa.
"Kalau tidak mendapat bantuan pemprov, tentunya pembangunan di Sukamara akan relatif lambat bahkan terus tertinggal dengan kabupaten tetangga," tambahnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng itu pun mengaku pernah merasakan langsung kondisi infrastruktur jalan yang menuju ke salah satu puskesmas di Kabupaten Sukamara, masih dilapisi batu belah. Alhasil, masyarakat yang akan ke puskesmas tersebut menjadi kesulitan.
Permasalahannya, ungkap Sugiyarto, jalan ke Puskesmas Muntai tersebut berada atau masih masuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga Pemkab Sukamara menjadi kesulitan untuk melakukan perbaikan.
Baca juga: Pemda diminta terus bantu pemasaran produk UMKM Kalteng
"Kalau ibu hamil dan akan melahirkan melintas di jalan itu, menurut saya rawan sekali. Jalannya masih batu-batu belah. Itu sangat tidak dilintasi kendaraan yang membawa ibu yang akan melahirkan," ucapnya.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara itu pun menyarankan pemprov memfasilitasi perbaikan jalan ke Puskesmas Muntai tersebut. Sebab, infrastrukturnya menghubungkan Kotawaringin Barat dan Sukamara, sekaligus berfungsi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Kami khawatir jika dibiarkan berlarut seperti itu akan merugikan masyarakat, terlebih jika ada yang ingin melahirkan akan mengakibatkan guncangan dan bisa membahayakan. Karena posisinya saling menyambung antar dua daerah, harapan kami ada penyelesaian terkait hal itu," demikian Sugiyarto.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemda lebih optimal dukung pendanaan PMI
Baca juga: Legislator Kalteng harapkan perusahaan realisasikan tuntutan masyarakat terkait plasma
Baca juga: DPRD Kalteng dukung pemberian sanksi tegas ke PBS tak patuhi aturan
Kondisi tersebut harus mendapat perhatian serius dan bantuan dari pemerintah provinsi agar pembangunan di Sukamara tidak lagi tertinggal seperti sekarang ini, kata Sugiyarto di gedung DPRD Kalteng, Selasa.
"Kalau tidak mendapat bantuan pemprov, tentunya pembangunan di Sukamara akan relatif lambat bahkan terus tertinggal dengan kabupaten tetangga," tambahnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng itu pun mengaku pernah merasakan langsung kondisi infrastruktur jalan yang menuju ke salah satu puskesmas di Kabupaten Sukamara, masih dilapisi batu belah. Alhasil, masyarakat yang akan ke puskesmas tersebut menjadi kesulitan.
Permasalahannya, ungkap Sugiyarto, jalan ke Puskesmas Muntai tersebut berada atau masih masuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga Pemkab Sukamara menjadi kesulitan untuk melakukan perbaikan.
Baca juga: Pemda diminta terus bantu pemasaran produk UMKM Kalteng
"Kalau ibu hamil dan akan melahirkan melintas di jalan itu, menurut saya rawan sekali. Jalannya masih batu-batu belah. Itu sangat tidak dilintasi kendaraan yang membawa ibu yang akan melahirkan," ucapnya.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara itu pun menyarankan pemprov memfasilitasi perbaikan jalan ke Puskesmas Muntai tersebut. Sebab, infrastrukturnya menghubungkan Kotawaringin Barat dan Sukamara, sekaligus berfungsi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Kami khawatir jika dibiarkan berlarut seperti itu akan merugikan masyarakat, terlebih jika ada yang ingin melahirkan akan mengakibatkan guncangan dan bisa membahayakan. Karena posisinya saling menyambung antar dua daerah, harapan kami ada penyelesaian terkait hal itu," demikian Sugiyarto.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemda lebih optimal dukung pendanaan PMI
Baca juga: Legislator Kalteng harapkan perusahaan realisasikan tuntutan masyarakat terkait plasma
Baca juga: DPRD Kalteng dukung pemberian sanksi tegas ke PBS tak patuhi aturan