Bupati Kotim tekankan program harus tepat sasaran di tengah menurunnya anggaran

Kamis, 26 Maret 2026 20:47 WIB

Bupati Kotim Halikinnor membuka Musrenbang Rancangan RKPD tahun anggaran 2027 di aula Sei Mentaya, Kamis (26/3/2026). ANTARA/Devita Maulina.

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor menegaskan pentingnya akurasi target program pembangunan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), terlebih dengan kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami penurunan.

“Kita sedang melakukan efisiensi anggaran besar-besaran karena penerimaan negara berkurang. Saya ingatkan seluruh OPD agar usulan pembangunan betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat,” kata Halikinnor di Sampit, Kamis.

Hal ini ia sampaikan usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD tahun anggaran 2027 di aula Sei Mentaya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim.

Kegiatan ini merupakan forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional yaitu program strategis nasional atau ProSN dan program strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang dikenal dengan “Huma Betang”.

Sekaligus menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan yang kita rencanakan benar-benar tetap sasaran dan berdampak nyata. Kotim memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertanian, perikanan serta perdagangan dan jasa.

Namun, berbagai tantangan juga harus dihadapi seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan dasar, penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni serta peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.

Kemudian, menurunnya anggaran fiskal akibat efisiensi anggaran nasional imbas dari penerimaan negara yang berkurang, serta program strategis nasional yang harus didukung mewajibkan pemerintah daerah untuk memastikan program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran.

Walaupun, program prioritas telah ditentukan oleh pusat, seperti infrastruktur minimal 40 persen dan belanja publik 30 persen, tetapi pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

“Dalam penyusunan RKPD, kita harus mampu merumuskan perencanaan yang adaptif. Keterbatasan fiskal menuntun kita untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas, dengan fokus pada program-program yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Meski ruang gerak fiskal terbatas, ia menekankan bahwa indikator keberhasilan pembangunan harus tetap tercapai. Prioritas utama tetap mengacu pada visi-misi daerah yang diselaraskan dengan program strategis nasional maupun provinsi.

Sementara itu, dalam musrenbang ini Pemkab Kotim menargetkan indikator makro ekonomi untuk 2027. Target tersebut meliputi laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen, angka kemiskinan ditekan hingga 4,06 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 77,78.

Namun, ia juga menegaskan bahwa tidak semua usulan bisa diakomodir. Hal ini harus dipahami bersama, keterbatasan anggaran memaksa untuk memilih dan pilihan itu harus berani, terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Musrenbang ini harus melahirkan kesepakatan yang kuat, bukan sekedar daftar keinginan. Dokumen RKPD diharapkan yang bukan hanya rapi di atas kertas, tetapi benar-benar mampu bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Karena anggaran tidak banyak, minimal sasarannya harus tepat. Kita harus memilah dan memilih mana program yang benar-benar mendesak dan urgent agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian Halikinnor