Sampit (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Abadi mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera melakukan perbaikan Jalan Mohammad Hatta atau Jalan Lingkar Selatan, Sampit.
“Perbaikan jalan ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat, namun hingga saat ini proyek tersebut belum terealisasi,” kata Muhammad Abadi di Sampit, Selasa.
Politisi yang juga menjabat Sekretaris Komisi I DPRD Kotim menilai perbaikan jalan tersebut sangat penting, pasalnya Jalan Lingkar Selatan merupakan jalur vital bagi masyarakat terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan industri.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah provinsi segera menepati janji untuk perbaikan jalan tersebut. Jalur tersebut merupakan infrastruktur yang sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan tanpa ada upaya perbaikan yang signifikan.
Pihak pun sudah sering menyuarakan Jalan Lingkar Selatan tersebut. Pihaknya juga sudah sering berkomunikasi dengan dinas terkait yang ada di kabupaten untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait perbaikan jalan itu.
"Padahal jika dilihat dari sisi ekonomi, Jalan Lingkar Selatan ini perannya sangat vital. Karena berfungsi sebagai jalur utama bagi kendaraan berat yang mengangkut hasil industri dari berbagai perusahaan di Kotim," ujarnya.
Ia yakin bahwa jika jalan tersebut diperbaiki, maka akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam berbagai sektor. Mulai dari perekonomian hingga kenyamanan warga yang tinggal di sekitar jalan tersebut.
Disamping itu, dengan diperbaikinya jalur utama bagi kendaraan berat yang melintas di Sampit tersebut bisa membantu keamanan dan kenyamanan lalu lintas, serta menjaga infrastruktur jalan dalam kota agar tidak cepat rusak.
Baca juga: DPRD Kotim sarankan puskesmas dampingi rujukan ke rumah sakit
Disebutkan pula, selama ini masih banyak kendaraan berat yang masuk ke dalam kota lantaran Jalan Lingkar Selatan yang rusak parah, sehingga sopir kendaraan berat pun nekat melanggar aturan tentang larangan kendaraan berat masuk dalam kota.
“Perbaikan ini bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat dan kelancaran ekonomi di Bumi Habaring Hurung. Pemerintah harus segara bertindak memfasilitasi kepentingan orang banyak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat Sementara Bupati Kotim Shalahuddin menyampaikan bahwa perbaikan Jalan Lingkar Selatan telah masuk dalam perubahan APBD Kalteng 2024.
“Untuk Jalan Lingkar Selatan insyaallah kami kerjakan pada perubahan anggaran ini, sebentar lagi kami laksanakan. Dimulai dari pengerjaan agregat B dulu,” kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng ini.
Ia menyebutkan, perbaikan Jalan Lingkar Selatan akan dilakukan secara bertahap, mengingat saat ini telah mendekati akhir tahun dan ketersediaan anggaran 2024 juga terbatas.
Perubahan APBD Kalteng tahun ini pihaknya menganggarkan kurang lebih Rp2 miliar untuk pemasangan agregat B, sebagai pondasi dasar sebelum dilakukan pengerasan beton atau rigid pavement.
Kemudian, penuntasannya sampai dengan rigid pavement diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar yang akan dimasukkan dalam APBD Kalteng 2025.
Shalahuddin menargetkan pada awal 2025 mendatang Jalan Lingkar Selatan sudah mulus dan lalu lintas kendaraan di jalan itu menjadi lebih lancar.
Baca juga: Komisi III DPRD Kotim segera gelar rapat bersama RSUD Murjani
Baca juga: Komisi III DPRD Kotim didorong lakukan evaluasi kinerja rumah sakit
Baca juga: Sidak ke RSUD dr Murjani Sampit, DPRD dapati berbagai permasalahan
“Perbaikan jalan ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat, namun hingga saat ini proyek tersebut belum terealisasi,” kata Muhammad Abadi di Sampit, Selasa.
Politisi yang juga menjabat Sekretaris Komisi I DPRD Kotim menilai perbaikan jalan tersebut sangat penting, pasalnya Jalan Lingkar Selatan merupakan jalur vital bagi masyarakat terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan industri.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah provinsi segera menepati janji untuk perbaikan jalan tersebut. Jalur tersebut merupakan infrastruktur yang sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan tanpa ada upaya perbaikan yang signifikan.
Pihak pun sudah sering menyuarakan Jalan Lingkar Selatan tersebut. Pihaknya juga sudah sering berkomunikasi dengan dinas terkait yang ada di kabupaten untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait perbaikan jalan itu.
"Padahal jika dilihat dari sisi ekonomi, Jalan Lingkar Selatan ini perannya sangat vital. Karena berfungsi sebagai jalur utama bagi kendaraan berat yang mengangkut hasil industri dari berbagai perusahaan di Kotim," ujarnya.
Ia yakin bahwa jika jalan tersebut diperbaiki, maka akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam berbagai sektor. Mulai dari perekonomian hingga kenyamanan warga yang tinggal di sekitar jalan tersebut.
Disamping itu, dengan diperbaikinya jalur utama bagi kendaraan berat yang melintas di Sampit tersebut bisa membantu keamanan dan kenyamanan lalu lintas, serta menjaga infrastruktur jalan dalam kota agar tidak cepat rusak.
Baca juga: DPRD Kotim sarankan puskesmas dampingi rujukan ke rumah sakit
Disebutkan pula, selama ini masih banyak kendaraan berat yang masuk ke dalam kota lantaran Jalan Lingkar Selatan yang rusak parah, sehingga sopir kendaraan berat pun nekat melanggar aturan tentang larangan kendaraan berat masuk dalam kota.
“Perbaikan ini bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat dan kelancaran ekonomi di Bumi Habaring Hurung. Pemerintah harus segara bertindak memfasilitasi kepentingan orang banyak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Penjabat Sementara Bupati Kotim Shalahuddin menyampaikan bahwa perbaikan Jalan Lingkar Selatan telah masuk dalam perubahan APBD Kalteng 2024.
“Untuk Jalan Lingkar Selatan insyaallah kami kerjakan pada perubahan anggaran ini, sebentar lagi kami laksanakan. Dimulai dari pengerjaan agregat B dulu,” kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng ini.
Ia menyebutkan, perbaikan Jalan Lingkar Selatan akan dilakukan secara bertahap, mengingat saat ini telah mendekati akhir tahun dan ketersediaan anggaran 2024 juga terbatas.
Perubahan APBD Kalteng tahun ini pihaknya menganggarkan kurang lebih Rp2 miliar untuk pemasangan agregat B, sebagai pondasi dasar sebelum dilakukan pengerasan beton atau rigid pavement.
Kemudian, penuntasannya sampai dengan rigid pavement diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar yang akan dimasukkan dalam APBD Kalteng 2025.
Shalahuddin menargetkan pada awal 2025 mendatang Jalan Lingkar Selatan sudah mulus dan lalu lintas kendaraan di jalan itu menjadi lebih lancar.
Baca juga: Komisi III DPRD Kotim segera gelar rapat bersama RSUD Murjani
Baca juga: Komisi III DPRD Kotim didorong lakukan evaluasi kinerja rumah sakit
Baca juga: Sidak ke RSUD dr Murjani Sampit, DPRD dapati berbagai permasalahan