DPRD Kotim minta pengawasan ketat APH cegah penimbunan barang
Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, meminta pengawasan ketat dari aparat penegak hukum (APH), guna mencegah praktik penimbunan barang yang berpotensi memicu lonjakan harga dan inflasi di daerah.
"APH juga perlu melakukan pengawasan secara maksimal, karena kalau ada penimbunan itu APH yang berhak untuk menindak mereka. Kalau memang ditemukan, segera usut itu," kata Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur di Sampit, Rabu.
Hal ini ia sampaikan sehubungan kenaikan sejumlah komoditas di Kota Sampit dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa komoditas, seperti susu UHT bahkan sempat mengalami kelangkaan karena masalah distribusi.
Meski tidak termasuk kebutuhan pokok masyarakat setempat, namun kondisi ini cukup berdampak pada pelaku UMKM yang menggunakan susu sebagai bahan bakunya. Kondisi ini diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penimbunan dan menjual barang dengan harga lebih tinggi.
Menyikapi hal tersebut, ia meminta APH bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan segera mengambil langkah cepat dengan memperketat pengawasan terhadap distributor maupun agen penyaluran barang.
"Aturan harus ditegakkan, APH bersama dinas terkait harus mengawasi hal-hal itu. Karena kalau barang-barang terus naik, maka inflasi pasti terjadi, nanti pemerintah juga yang kewalahan kalau tidak cepat ditindak," ujarnya.
Ia juga menyinggung kenaikan harga beberapa komoditas tertentu seperti plastik yang disebut dipengaruhi faktor global, salah satunya dampak penutupan Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah.
"Kalau terkait harga plastik ini kan gara-gara ditutup Selat Hormus, bahan bakunya tidak bisa masuk. Itu tidak bisa kita pungkiri dan harus kita terima apa adanya, sama juga seperti bahan bakar," sebutnya.
Baca juga: DPRD Kotim dorong penanganan humanis dan terpadu perilaku menyimpang remaja
Namun demikian, untuk komoditas lain yang tidak berkaitan langsung dengan faktor global, ia menilai pengawasan harus diperketat oleh instansi terkait agar tidak terjadi lonjakan harga yang tidak wajar.
Rudianur juga mengimbau para pelaku usaha agar tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil.
"Kami dari DPRD Kotim mengharap kepada para pengusaha supaya bisa mengikuti pola pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah. Jangan melakukan penimbunan, karena saat ini masyarakat sedang kesulitan," ucapnya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui perputaran barang dan uang yang sehat agar tidak memicu inflasi di Kotim.
"Artinya, jangan bermain untuk itu. Mari sama-sama supaya ekonomi bisa berjalan, perputaran uang di Kotim tetap stabil dan tidak menimbulkan inflasi," demikian Rudianur.
Baca juga: Pemkab Kotim dorong sinergi parpol dan pemerintah lewat Muscab PKB Zona 3
Baca juga: Pemkab Kotim perkuat akurasi data lewat Desa Cantik 2026
Baca juga: Ketua DPRD Kotim siap ikuti KPPD Lemhannas di Magelang
Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
