Palangka Raya (ANTARA) - Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai peningkatan anggaran kepada Dinas Koperasi merupakan keharusan, bahkan sangat penting serta mendesak menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah.
Peningkatan anggaran itu karena Dinas Koperasi sekarang ini berperan penting dalam mensukseskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan program strategis nasional, kata Ketua Dekopinwil Kalteng Freddy Ering melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, Jumat.
"Program KDMP itu kan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, sehingga sangat penting didukung oleh Pemda se-Kalteng melalui peningkatan anggaran Dinas Koperasi," ucapnya.Adapun penting dan mendesaknya peningkatan anggaran di Dinas Koperasi tersebut, setelah Dekopinwil Kalteng melakukan monitoring ke Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur. Di mana, dari dua kabupaten yang dimonitoring itu, minimnya anggaran selalu menjadi keluhan Dinas Koperasi.
Freddy mengatakan Dinas Koperasi bahkan mengeluhkan ketiadaan anggaran untuk operasional mempersiapkan pembentukan KDMP. Sementara tekanan dari pusat untuk mengejar target waktu demikian kerasnya.
"Saya meyakini situasi dan kondisi yang dialami Dinas Koperasi itu tidak saja di Barsel dan Bartim, tetapi terjadi di hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di Kalteng," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Kalteng perkuat kesiapsiagaan hadapi risiko banjir
Freddy yang juga anggota DPRD Kalteng itu pun menyebut, minimnya anggaran Dinas Koperasi ini kembali lagi ke kesadaran dan komitmen dari kepala daerah. Sebab, tanpa adanya dukungan dan perhatian serius dari kepala daerah terhadap peningkatan anggaran koperasi.
Pimpinan dan anggota DPRD Kalteng maupun kabupaten/kota terhadap peningkatan Dinas Koperasi, juga perlu memberikan dukungan. Dengan begitu, upaya mempersiapkan KDMP di provinsi ini dapat menjadi optimal.
"Hendaknya Pemerintah Daerah ke depan perlu perubahan2 yang mendasar serta signifikan terhadap anggaran Dinas Koperasi, baik operasional, program bahkan mungkin tunjangannya," demikian Freddy Ering.
Baca juga: Pemprov Kalteng tegaskan perlu evaluasi kebijakan pusat terkait transfer ke daerah
Baca juga: DPRD minta Pemprov Kalteng perkuat pengawasan Sekolah Rakyat
Baca juga: Kalimantan Tengah akselerasi pembangunan pendidikan dengan digitalisasi