Phnom Penh (ANTARA
News) - Junta militer Thailand mengatakan tidak ada kebijakan untuk
mendeportasi para pekerja migran Kamboja, meskipun seorang pejabat
senior Kamboja mengatakan lebih 200.000 pekerja migran, sebagian besar
ilegal, telah dideportasi dari Thailand.
Juru bicara Departemen
Luar Negeri Thailand Koy Kuong menjelaskan dalam satu pernyataan pers
Selasa sore, Duta Besar Kamboja untuk Thailand Eat Sophea bertemu dengan
Sekretaris Tetap Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow, Selasa,
di Bangkok untuk membahas kebijakan Thailand tentang buruh migran.
"Kementerian Luar Negeri Thailand menegaskan bahwa Thailand tidak
memiliki kebijakan dan rencana untuk mendeportasi para pekerja migran
Kamboja," katanya dalam pernyataan itu.
"Pihak Thailand ingin semua pekerja asing yang bekerja di Thailand
menjadi pekerja sesuai hukum untuk mengekang perdagangan manusia dan
eksploitasi tenaga kerja."
Menurut Koy Kuong, pihak Thailand juga menyatakan bahwa para pekerja
Kamboja, jika mereka ingin kembali bekerja di Thailand, harus dengan
cara yang sesuai hukum pula.
Meskipun ada bantahan dari Thailand atas deportasi besar-besaran
buruh migran Kamboja, Mayor Jenderal Pich Vanna, kepala Kantor Urusan
Hubungan Perbatasan Kamboja-Thailand, mengatakan Selasa sore, bahwa
lebih dari 200.000 buruh migran Kamboja, sebagian besar pekerja ilegal,
telah dideportasi atau melarikan diri dari Thailand karena khawatir akan
tindakan keras pemerintah yang dipimpin junta terhadap pekerja migran
ilegal sejak awal bulan ini.
"Banyak yang akan dipulangkan dari Thailand ke Kamboja dalam
beberapa hari mendatang," katanya kepada Xinhua melalui telepon.
Wakil Perdana Menteri Kamboja dan Menteri Dalam Negeri Sar Kheng
mengatakan, Selasa, rezim militer Thailand harus bertanggung jawab atas
semua masalah yang telah terjadi, termasuk kematian delapan pekerja
Kamboja dalam kecelakaan lalu lintas di jalan di Thailand.
Pekan lalu, delapan pekerja migran Kamboja tewas di Thailand dalam
dua kecelakaan lalu lintas ketika mereka melakukan perjalanan kembali ke
Kamboja untuk kekhawatiran penindasan junta.
"Setelah kudeta militer (pada 22 Mei), junta militer Thailand telah
menangkap dan mengirim tenaga kerja gelap Kamboja kembali ke Kamboja
secara terburu-buru tanpa pemberitahuan atau diskusi dengan Kamboja
sebelumnya," katanya pada upacara wisuda universitas.
"Saya berpikir bahwa pimpinan junta militer Thailand saat ini harus
bertanggung jawab atas semua masalah yang telah terjadi, termasuk
hilangnya sejumlah nyawa."
Sar Kheng memperkirakan antara 300.000 dan 400.000 pekerja Kamboja bekerja di Thailand sebelum tindakan keras tersebut.
Menteri Tenaga Kerja Thailand Ith Samheng, Senin, mengatakan bahwa
buruh migran Kamboja yang bekerja di Thailand mengirim pulang sekitar
200 juta dolar AS setahun.
(Uu.H-AK)
Junta Militer Bantah Deportasi Pekerja Migran Kamboja
Thailand tidak memiliki kebijakan dan rencana untuk mendeportasi para pekerja migran Kamboja