"Surat edarannya sudah kami terima dan mulai disosialisasikan ke satuan kerja perangkat daerah," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur, Multazam di Sampit, Jumat.
Larangan bermain game virtual berbasis GPS di lingkungan intansi pemerintah mengacu pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Surat tertanggal 20 Juli yang bersifat segera itu ditujukan kepada menteri, pimpinan lembaga pemerintah, gubernur, bupati dan wali kota.
Larangan ini dikeluarkan seiring maraknya permainan berbasis GPS, khususnya Pokemon Go. Pemerintah mengantisipasi berbagai dampak dari permainan itu.
Berdasarkan surat edaran tersebut, larangan bermain permainan berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah merupakan kewaspadaan nasional dan mengantisipasi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah serta menjaga produktivitas dan disiplin aparatur sipil negara.
Pimpinan satuan kerja masing-masing diinstruksikan melarang aparatur sipil negara bermain permainan virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah. Para pejabat pembina kepegawaian di lingkungan masing-masing diminta untuk melakukan pemantauan dan pelaksanaannya.
"Kami berharap ini bisa dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh aparatur sipil negara, apalagi ini langsung dari menteri," kata Multazam.
Nisa, salah seorang pegawai negeri menanggapi positif larangan permainan berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah itu, khususnya bagi kalangan pegawai. Dia yakin pemerintah pasti sudah mengkaji dampak buruknya sehingga melarang permainan tersebut.
"Saya rasa tidak etis juga sibuk bermain-main di kantor karena pasti akan mengganggu pekerjaan. Apalagi kalau permainan itu bisa berbahaya bagi keamanan pemerintah dan negara," kata Nisa.
Seperti di daerah lain, Pokemon Go juga makin digemari di Kotawaringin Timur. Tidak hanya anak-anak, permainan ini juga banyak dimainkan oleh remaja dan orang dewasa.
