Sampit (Antaranews Kalteng) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah memperjuangkan kelangsungan operasional Akademi Keperawatan (Akper) Sampit ke Pemerintah Pusat.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Supriadi di Sampit, Sabtu mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) terkait kelanjutan Akper Sampit.
"Kemenko PMK RI berjanji akan segera memanggil Kemendagri dan Kemenkes, agar secepatnya menentukan serta menetapkan sistem pengelolaan Akper Sampit," tambahnya.
Supriadi mengatakan, perguruan tinggi Akper Sampit terancam bubar karena pengelolaan dan pembiayaan operasional Akper tidak boleh ada campur tangan pemerintah daerah.
"Kami ingin perguruan tinggi Akper Sampit tetap berlanjut meski tidak ada penyertaan modal dari pemerintah daerah. Untuk itu permasalahan ini kami koordinasikan ke pemerintah pusat dengan harapan ada solusi," terangnya.
Supriadi mengatakan, dengan dikoordinasikan permasalahan itu diharapkan perguruan tinggi Akper Sampit tetap bisa berlanjut dan eksis.
"Untuk pembiyaan juga agar bisa ditegaskan. Apakah masih dibolehkan pemerintah kabupaten ?membantu pembiyaan hingga penyelesaian pelaksanaan pendidikan yang ada atau mungkin ada solusi lain," katanya.
Supriadi mengaku pihaknya masih menunggu keputusan Kemenko PMK RI apakah perguruan tinggi Akper Sampit bisa berlanjuat atau tidak.
"Akper Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur masih diharapkan tetap bisa berlanjut, karena sebagai salah satu penyelenggara pendidikan di bidang kesehatan," ungkapnya.
Keberadaan perguruan tinggi Akper sangat besar manfaatnya bagi kemajuan daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan.
DPRD Kotim perjuangkan kelangsungan Akper Sampit
Wakil Ketua DPRD Kotim H Supriadi. (Foto Antara Kalteng/Untung Setiawan)
