Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto mengimbau masyarakat kota setempat tak berlebihan dalam merayakan pergantian tahun baru.
"Jangan terlalu hura-hura apalagi mabuk-mabukan yang berujung mengganggu keamanan dan ketertiban saat perayaan pergantian tahun baru," kata Sigit di Palangka Raya, Rabu.
Pria yang juga politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, pergantian tahun harus dimaknai dengan positif sehingga mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi diri dan lingkungan.
"Jangan sampai pergantian tahun ini dimaknai dengan hura-hura dan bersenang-senang tanpa makna yang jelas. Rakayan dengan kesederhanaan namun bermanfaat bagi diri dan orang lain," kata Sigit.
Leboh baik, kata Sigit, sebagian dana yang disiapkan untuk perayaan malam pergantian tahun baru digunakan untuk membantu para korban bencana tsunami di Kabupaten Pandegelang dan Kabupaten Lampung Selatan.
Pria yang akan kembali maju dalam bursa calon anggota DPRD Kota Palangka Raya itu meminta masyarakat turut melakukan pengawasan agar perayaan tahun baru di Ibu Kota Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila" ini berjalan aman, nyaman dan tertib.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin juga mengajak warganya untuk merayakan tahun baru dengan cara yang lebih positif.
"Rayakan dengan cara yang wajar dan jangan berlebihan. Lebih baik jika memaknai pergantian tahun dengan kesederhanaan. Dari pada menghamburkan uang untuk kegiatan yang kurang jelas lebih baik dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif," katanya.
Fairid juga meminta masyarakat juga mewaspadai aksi pencurian yang mengincar rumah kosong saat ditinggal pemilik merayakan tahun baru.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah telah mengerahkan 1.522 personel dalam Operasi Lilin 2018 untuk mengamankan perayaan Natal 2018 dan pergantian tahun.
Operasi Lilin itu digelar selama 10 hari melibatkan 530 personel Polri, 119 anggota TNI dan sisanya instansi terkait seperti Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
