Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tertarik melakukan kerja sama antardaerah dalam rangka penguatan ketahanan pangan.
"Dulu kita pernah melakukan kerja sama antardaerah dengan Jawa Barat yang dulu bisa diinisiasi oleh Bulog juga tahun 2023. Ini untuk penguatan pasokan beras," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Alang Arianto di Sampit, Minggu.
Wacana kerja sama antardaerah ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di Kotawaringin Timur. Selama ini sebagian pemenuhan bahan pangan dan hortikultura di daerah ini sebagian dipasok dari sejumlah daerah di Pulau Jawa dan lainnya.
Ketergantungan pasokan membuat fluktuasi harga sering terjadi dalam waktu cepat. Ketika stok berkurang karena pasokan terganggu akibat gelombang tinggi maupun menurunnya produksi di daerah produsen, harga komoditas bahan pangan di Kotawaringin Timur biasanya langsung naik.
Kerja sama antardaerah ini juga sesuai saran dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kelancaran pasokan dan terjaganya stok bahan pangan, sangat berpengaruh terhadap upaya pengendalian inflasi di daerah ini.
"Untuk komoditas beras, kita juga ada opsi karena selama ini juga banyak beras dari Pegatan Kabupaten Katingan yang masuk ke Kotim. Perlu dijajaki juga dalam mendukung penguatan ketahanan pangan di daerah kita ini," demikian Alang Arianto.
Sementara itu, BPS Kabupaten Kotawaringin Timur menyarankan kepada pemerintah daerah memperkuat pemantauan terhadap pasokan dan stok komoditas-komoditas yang selama ini berkontribusi besar terhadap inflasi di Sampit.
Baca juga: Disdik Kotim imbau sekolah optimalkan kegiatan keagamaan selama Ramadhan
Menyikapi fenomena inflasi pada Ramadhan dan Idul Fitri, perlunya pemantauan terhadap komoditas-komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi. Selanjutnya ini bisa menjadi fokus untuk melakukan penanganan inflasi.
Menurut Kepala BPS Kotim Eddy, kenaikan harga memang sering terjadi menjelang hari besar keagamaan. Hal itu karena permintaan tinggi dan psikologis masyarakat dalam berbelanja.
Untuk itu, perlu dijalankan strategi penanganan inflasi, terutama menjaga ketersediaan stok, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi pangan. Ini menjadi tugas bersama, khususnya seluruh instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
BPS menyampaikan beberapa rekomendasi dalam strategi pengendalian inflasi, yakni menjaga ketersediaan stok, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi pangan.
Selanjutnya, menjaga keseimbangan harga barang dalam rentang harga, agar tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen maupun produsen.
Disarankan pula menjalin kerja sama antar daerah dalam hal pemenuhan stok kebutuhan pokok di Kabupaten Kotawaringin Timur.
"Selain itu, memperkuat hilirisasi dan mengupayakan swasembada pada berbagai komoditas yang potensial di Kabupaten Kotawaringin Timur, misalnya beras, daging ayam ras dan lainnya," demikian Eddy Surahman.
Baca juga: DLH Kotim gandeng Unda optimalkan edukasi perilaku ramah lingkungan
Baca juga: Pemerintah sita ribuan hektare lahan sawit di Kotawaringin Timur
Baca juga: 75 persen usulan masyarakat di selatan Kotim berkaitan infrastruktur
