Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah memberikan sebanyak 30 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kotim Tahun Anggaran 2024.
Pandangan secara fisik menunjukkan realisasi pelaksanaan pembangunan atau penganggaran 2024 telah dilaksanakan dengan baik, kata anggota DPRD Kotim Abdul Kadir di Sampit, Senin.
"Tetapi ada beberapa catatan, saran dan masukan dari kami untuk kemajuan daerah ini kedepannya," ujarnya.
Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD Kotim telah menerima dan membahas LKPJ Kotim tahun anggaran 2024 yang diserahkan Pemkab Kotim 25 Maret lalu.
LKPJ ini menggambarkan kebijakan strategis yang ditetapkan serta capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran guna menciptakan pemerintahan efisiensi dan efektif yang bersih serta dapat dikontrol oleh semua pihak.
Oleh karena itu, perlu adanya persepsi dan tekad yang sama serta saling bersinergi antara legislatif, eksekutif dan yudikatif sesuai peran masing-masing agar apa yang direncanakan atau menjadi target kedepannya betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Dalam hal ini, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk melakukan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasannya," ucapnya.
Setelah mempelajari LKPJ yang diterima, pihaknya juga menggelar rapat pembahasan terhadap LKPJ. Hal ini merupakan implementasi dari fungsi dan peran dewan sebagai pengawas jalannya pemerintahan di Kotim. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana realisasi fisik, sarana dan prasarana atas penyerapan anggaran serta kualitas hasil pembangunan yang riil di lapangan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan yang dilaporkan dalam LKPJ.
Realisasi pendapatan daerah pada 2024 mencapai 96,27 persen, sedangkan belanja daerah 90,47 persen, menunjukkan peningkatan adanya dibanding tahun sebelumnya. Pada 2023 lalu, realisasi pendapatan daerah sekitar 52,84 persen dari proyeksi yang ditetapkan.
"Berangkat dari hal itu DPRD mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pemungutan PAD guna mencapai target, sesuai target yang terukur," kata dia.
Kadir melanjutkan, dari pandangan pihaknya secara garis besar realisasi fisik maupun anggaran pelaksanaan pembangunan 2024 pada 17 kecamatan di wilayah setempat yang bersumber dari APBD Kotim, APBD Kalteng maupun APBN sudah cukup baik.
Namun, ada 30 catatan yang menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan kedepannya bisa lebih baik lagi. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain, koordinasi dan komunikasi serta sinergi antar OPD, kecamatan, kelurahan dan desa hendaknya lebih ditingkatkan
"Agar semua kegiatan pembangunan di lapangan mendapat dukungan dan dimonitor pelaksanaannya oleh aparat pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan bahkan yang lebih penting lagi adalah pengawasan daripada masyarakat kita sendiri," lanjutnya.
Kedua, agar melakukan perbaikan tata kelola pemerintah dan harus dijadikan isu penting dalam konteks regional, wujud dari tata kelola pemerintahan ini akan dapat dilihat hasilnya dari indikator menurunnya tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.
Ketiga, harus ada rencana dan serius dalam mengalokasikan dana perencanaan program strategis serta peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Keempat, peningkatan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi untuk meningkatkan PAD, bahkan jika perlu bisa lebih disederhanakan supaya masyarakat tidak kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya.
Baca juga: Dishub Kotim dorong bisnis kargo melalui Bandara Haji Asan Sampit
Kelima, agar lebih meningkatkan program-program pendidikan di luar sekolah, di antaranya keterampilan dan kecakapan hidup dalam rangka mengurangi angka pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keenam, agar melakukan langkah-langkah antisipatif supaya tidak terjadi permasalahan pada tahun anggaran yang akan datang.
Ketujuh, peningkatan SDM dan masalah kesehatan masyarakat yang memegang peran strategis dalam upaya keberhasilan pembangunan dari aspek jasmani, bahkan berimbas pada aspek rohani. Kedelapan, perlu perhatian serius tentang kurangnya ketersediaan obat-obatan gratis di puskesmas maupun pustu dan peningkatan peran serta masyarakat melalui posyandu.
Kesembilan, agar setiap program fisik dan sarana prasarana dilakukan perencanaan yang matang dan waktu pelaksanaannya harus lebih awal atau tidak mepet pada akhir tahun anggaran. Selanjutnya, pemerintah daerah harus membangun komunikasi kembali agar terbangunnya rumah sakit swasta di Kotim, termasuk upaya peningkatan status rumah sakit pratama menjadi rumah sakit tipe D.
Ia juga mengingatkan bahwa rekomendasi yang disampaikan harus dijadikan bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah terutama dalam hal pembangunan dan khususnya pelayanan kepada publik dan masyarakat.
"Hal ini harus menjadi evaluasi bagi kita bersama agar bisa lebih baik kedepannya. Untuk perbaikan kita di tahun-tahun berikutnya," demikian Kadir.
Baca juga: Petani di Kotim berharap pupuk bersubsidi ditambah sesuai keperluan
Baca juga: Dinkes catat kasus DBD di Kotim alami penurunan
Baca juga: Disdik Kotim instruksikan acara perpisahan digelar di lingkungan sekolah
