Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan menyampaikan bahwa pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, sesuai kebijakan pemerintah pusat, menjadi tantangan baru dalam menjalankan fungsi DPRD.
"Total anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Palangka Raya mencapai sekitar Rp15 miliar. Dengan adanya pemotongan sebesar 50 persen, anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp7,5 miliar," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Hatir menjelaskan, meski terjadi pemotongan anggaran, DPRD akan tetap berupaya menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dengan memanfaatkan anggaran yang ada secara efisien.
Pemangkasan anggaran ini memang berdampak pada ruang gerak anggota DPRD, terutama dalam melakukan studi banding ke luar daerah yang biasa dilakukan untuk peningkatan kapasitas pengawasan.
“Ya, memang ini jujur saja untuk DPRD ada sedikit pengaruhnya. Kenapa? Karena memang tugas yang ada di DPRD itu kan salah satunya ya pengawasan, kemudian studi banding. Nah itu studi banding ke luar daerah tentunya untuk meningkatkan kinerja lah, meningkatkan pengawasan tadi,” ucapnya.
Pemotongan anggaran ini diterima DPRD beberapa hari lalu, sementara sejak awal tahun anggaran sudah digunakan untuk menunjang kegiatan anggota dewan sehingga membuat penyesuaian menjadi tantangan tersendiri.
“Kalau langsung dipotong 50 persen dari pagu ya kelihatannya ke belakang ini anggaran kita ya sudah hampir tidak ada. Kita berharap nanti ada mungkin setelah terjadi pemotongan ini lalu ada kebijakan lagi lah,” ujarnya.
Meski demikian, Hatir menegaskan bahwa DPRD akan mencari berbagai cara agar tugas dan fungsinya tetap berjalan efektif, seperti memperbanyak komunikasi dan pertemuan langsung dengan masyarakat.
Hatir juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan pengecualian atau solusi khusus bagi DPRD mengingat tugas legislatif berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami masih menunggu kebijakan lebih lanjut terkait pemotongan ini. Tapi bagi kami sebagai anggota Dewan, artinya bukan berpikir kinerja kita akan berkurang. Tidak, justru dengan adanya itu kita akan meningkatkan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat,” demikian Hatir.
