Gubernur Kalteng : Pemindahan ibu kota harusnya bukan ke tempat sudah jadi

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengakui, jika saat ini ketersediaan infrastruktur transportasi darat maupun lainnya, hingga pelabuhan utama di wilayahnya, masih belum lengkap.

"Hanya saja, seharusnya memindahkan ibu kota ke tempat yang baru adalah membentuk atau membuat sebuah kota yang benar-benar baru. Bukannya sesuatu yang sudah jadi, kemudian dijadikan ibu kota," katanya kepada awak media di Palangka Raya, Senin.

Kemudian ia menjelaskan, bahwa pihaknya tidak pernah melakukan lobi atau semacamnya, agar pemindahan ibu kota negara ke tempat yang baru oleh pemerintah pusat, diputuskan ke Kalteng.

Namun sejak dulu, Kalteng telah memiliki sejarah yakni pada masa kepemimpinan Presiden RI Ir Soekarno. Pada masa itu, beliau memiliki keinginan agar pusat pemerintahan bisa dipindahkan ke Palangka Raya.

"Kami tidak memaksa presiden untuk masuk dalam suatu sejarah, hanya saja sejarah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan," tuturnya.

Lebih lanjut Sugianto menyebut, jika direalisasikan maka pemindahan ibu kota negara ke tempat yang baru, harus benar-benar riil dikarenakan kepentingan bangsa maupun negara.

"Memutuskan pemindahan ibu kota negara, harus dilakukan dengan pemikiran yang jernih dan bukan berdasarkan kepentingan bisnis kelompok tertentu," jelasnya.

Salah satu alasan utama pemerintah ingin melakukan pemindahan ibu kota negara ke lokasi yang baru, yakni agar ibu kota terhindar dari berbagai potensi bahaya bencana alam. Terkait hal itu, tentunya Kalteng merupakan tempat yang paling sesuai untuk mewujudkannya.

Menurutnya berdasarkan penilaian dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), daerah yang benar-benar aman dari bencana hanyalah Kalteng. Sedangkan daerah lain tentunya sudah mendapatkan penilaian dari tim.

"Namun semua itu kami serahkan kepada presiden sebagai kepala negara untuk memutuskannya," jelas Sugianto Sabran di sela kegiatan kerjanya.