Kuala Kurun (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Iceu Purnamasari mendorong pemerintah desa di wilayah itu agar membentuk badan usaha milik desa (BUMDes), sesuai dengan potensi desa dan program pemerintah kabupaten.
“BUMDes hendaknya dibentuk sesuai dengan potensi yang ada di desa masing-masing dan akan lebih baik jika selaras dengan program Pemkab Gumas,” kata Iceu saat dihubungi dari Kuala Kurun, Senin.
Legislator yang berasal dari daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Kurun, Mihing Raya dan Sepang ini menyebut, Bupati dan Wakil Bupati Gumas memiliki program tiga smart, yakni smart agro, smart tourism, dan smart human resources.
Baca juga: Pendistribusian elpiji di Pulang Pisau melalui BUMDes masih wacana
Khusus smart agro akan difokuskan pada tanam jagung yang tersebar di tiga zona. Zona satu di wilayah Kurun ke hilir, zona dua di wilayah Rungan – Manuhing, dan zona tiga di wilayah Tewah ke hulu.
Sedangkan pada bidang pariwisata akan difokuskan pada tiga objek wisata yakni Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kecamatan Kurun, objek wisata Batu Suli di Kecamatan Tewah, dan Desa Tumbang Anoi di Kecamatan Damang Batu.
“Misalnya desa memiliki potensi di bidang pertanian, maka sebaiknya BUMDes juga bergerak di bidang pertanian. Untuk pariwisata, BUMDes-nya juga harus dipersiapkan di bidang pariwisata,” tutur politisi Partai Golkar ini.
Diapun berharap kedepan seluruh desa di kabupaten bermotto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau membentuk dan membina BUMDes dengan baik, karena BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan asli desa nantinya.
Baca juga: Pemerintah desa Gumas diminta gali potensi PADes melalui BUMDes
“Saat ini pemerintah desa mengelola anggaran yang sangat besar, jadi harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya bisa melalui BUMDes,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gumas Yulius Agau meminta pemerintah desa di wilayah itu agar menggali potensi PADes melalui BUMDes, mengingat dana desa dan alokasi dana desa belum tentu akan dikucurkan terus menerus.
Tahun ini pemerintah desa di Kabupaten Gumas mendapat DD dengan kisaran Rp800 juta hingga Rp900 juta. Salah satu prioritas adalah DD digunakan untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat, serta menggali potensi PADes melalui BUMDes.
“Saya berharap pemerintah desa dapat mengembangkan BUMDes, sehingga berangsur-angsur desa dapat memperoleh sumber PADes, serta meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap DD dan ADD,” demikian Yulius.
Baca juga: BUMDes Karya Bersama Bartim kelola objek wisata wujudkan kemandirian desa
Baca juga: BUMDes di Barut diusulkan mengelola pangkalan elpiji
Baca juga: Barito Utara usulkan 60 BUMDes untuk pangkalan isi ulang elpiji
DPRD Gumas: BUMDes disesuaikan dengan potensi desa dan program pemkab
Anggota DPRD Kabupaten Gumas Iceu Purnamasari saat berkunjung ke Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, baru-baru ini. (ANTARA/Chandra)
