Kuala Kapuas (ANTARA) - Kabupaten Kapuas menepati urutan kedua jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2019 ini.
“Data terakhir di bulan November 2019, untuk program PKH itu sudah mencakup lebih dari 7.702 jiwa dengan jumlah dana yang disalurkan tahap empat sudah mencapai Rp4 miliar lebih,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan di Kuala Kapuas, Rabu.
Budi menyebutkan, total dana yang sudah disalurkan pada tahun 2019 ini, sekitar Rp15 miliar, yang disalurkan untuk seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program PKH dinilai sangat banyak membantu upaya pengentasan kemiskinan, khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang memang memiliki komponen-komponen yang memang harus ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan program.
Dijelaskannya, PKH dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui tiga komponen utama, yakni komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
“Sehingga diharapkan nanti anak-anak dari KPM kita ini, keluarga menerima pemanfaatan ini nanti bisa tumbuh sehat dan cerdas. Anak-anak inilah nanti yang diharapkan memutus mata rantai kemiskinan orangtuanya ketika kemudian mereka berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan. Itu yang menjadi program PKH ditanggung oleh pemerintah pusat ini,” terang Budi.
Baca juga: BPBD Kapuas bangun gudang tahan bencana
Hingga 23 November 2019, KPM yang menerima PKH terbanyak di 17 kecamatan di Kabupaten Kapuas, dari jumlah total 7.702 jiwa adalah Kecamatan Mantangai, dengan jumlah KPM sebanyak 1.194 jiwa, Kecamatan Bataguh sebanyak 1.113 jiwa dan Kecamatan Selat sebanyak 675 jiwa.
Sedangkan terendah atau paling sedikit ada di Kecamatan Pasak Talawang dengan jumlah penerima sebanyak 39 jiwa, Kecamatan Mandau Talawang sebanyak 135 jiwa dan Kecamatan Kapuas Tengah sebanyak 149 jiwa.
“PKH diharapkan bisa mengurangi beban keluarga dalam jangka pendek dan jangka panjang serta memutuskan rantai kemiskinan dan kesenjangan,” demikian Budi Kurniawan.
Baca juga: Kapuas termasuk daerah risiko tinggi bencana
