Palangka Raya (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memperingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta masyarakat di wilayah setempat, terkait potensi lonjakan kasus positif Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).
Saat ini kasus positif secara kumulatif di Kalteng mencapai 1.093 kasus, terdiri dari 393 dalam perawatan, 634 dinyatakan sembuh dan 66 meninggal, katanya di Palangka Raya, Kamis.
"Jumlahnya memang masih terbilang kecil, tapi kalau tidak dikendalikan dengan baik, hingga manajemen krisis tidak dilakukan secara tegas, hati-hati angka yang saya tadi sampaikan bisa bertambah banyak," tegasnya.
Jokowi mengatakan, semua pihak harus memiliki perasaan yang sama, bahwa krisis ini bukanlah sesuatu yang mudah, yakni krisis kesehatan yang berimbas terhadap sektor ekonomi.
Ia mengingatkan kondisi ini tidak hanya terjadi di tanah air, namun juga berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Ada sekitar 200 lebih negara yang mengalami kondisi maupun kesulitan yang sama.
"Hati-hati, kita ini mengendalikan dua hal berbeda, yaitu sisi kesehatan yang sangat penting, juga sisi ekonomi yang sangat penting," jelasnya saat memberikan pengarahan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota di Kalteng.
Keduanya tidak bisa saling dilepaskan, saat memprioritaskan kesehatan tentunya sektor ekonomi juga harus mampu berjalan dengan baik. Sebab jika ekonomi tidak berjalan, maka kesejahteraan menurun dan menyebabkan imunitas ikut turun sehingga penyakit mudah masuk.
"Jadi gas dan remnya harus benar-benar dikendalikan dengan baik. Jangan sampai ekonominya saja yang digas namun COVID-19 terus meningkat," ungkapnya.
Lebih lanjut Jokowi menyampaikan kepada jajaran pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, terkait urusan kesehatan harus benar-benar disiapkan. Juga urusan bantuan sosial secepatnya disampaikan dan jangan sampai tercecer.
Kemudian urusan stimulus ekonomi, terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dicek secara optimal dan berikan bantuan kepada mereka, baik yang bersumber dari APBD kabupaten dan kota, provinsi hingga APBN.
