Buntok (ANTARA) - Komisi I DPRD Barito Selatan Kalimantan Tengah meminta Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten setempat menyampaikan data nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mendapat jabatan struktural atau "nonjob".
"Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekda dan Kepala BKPSDM, kita meminta agar mereka menyampaikan data nama-nama pegawai yang nonjob tersebut," kata Ketua Komisi I DPRD Barito Selatan, H Raden Sudarto usai memimpin rapat dengar pendapat di Buntok, Senin.
Adanya pegawai yang tidak beri jabatan atau "nonjob" menjadi sorotan DPRD. Para legislator ingin mengetahui apakah semua berjalan sesuai aturan kepegawaian atau ada aturan yang dilanggar.
"Dengan data yang kita minta itu nantinya akan terlihat apakah ASN yang di-nonjob-kan itu sudah sesuai prosedurnya atau tidak," terangnya.
Selain meminta data nama pegawai "nonjob", pihaknya dalam rapat dengar pendapat itu juga mempertanyakan terkait hasil seleksi assesment dan mutasi pegawai yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Menurut dia, DPRD akan kembali melaksanakan rapat dengar pendapat karena apa yang disampaikan BKPSDM dinilai masih mengambang atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama informasi terkait dengan mutasi ASN yang dilakukan selama ini.
"Untuk itu, kita akan mengagendakan kembali RDP dengan BKPSDM terkait mutasi ASN, dan mereka meminta waktu untuk mempersiapkan data yang kita minta tersebut," ucapnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu mengatakan, rencananya rapat dengar pendapat akan diagendakan kembali pada Agustus 2020 mendatang dengan tema yang masih sama untuk mendapatkan ketegasan dan informasi yang jelas.
Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Barito Selatan itu dihadiri Sekda Barito Selatan Edy Purwanto, Kepala BKPSDM Rahmin Hanan beserta jajarannya serta sejumlah anggota dewan Komisi I.
Baca juga: Jumlah positif COVID-19 di Barsel terus mengalami penambahan
Baca juga: Jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Barsel melonjak
Baca juga: Sebanyak 54 tapal batas desa belum diselesaikan di Barsel
DPRD Barsel minta BKPSDM sampaikan data ASN tanpa jabatan
Ketua Komisi I DPRD Barito Selatan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten setempat di Buntok, Senin (27/7/2020). ANTARA/Bayu Ilmiawan
