Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Achmad Rasyid membenarkan bahwa pihaknya ada menyampaikan sekaligus mempertanyakan kepada ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terkait status 449 desa di Kalteng yang masih belum dialiri listrik sampai saat ini.
PLN sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menyediakan listrik berkewajiban untuk mengaliri listrik ke seluruh desa di Kalteng, kata Achmad Rasyid di Palangka Raya, kemarin.
"Jadi, pada saat kami kunker ke PLN Wilayah Banjarbaru, permasalahan belum meratanya aliran listrik di Kalteng, terkhusus 449 desa, menjadi pertanyaan penting kami," ucapnya.
Senator asal Kalteng ini mengakui bahwa dalam mengalirkan listrik ke seluruh wilayah Kalteng, memiliki beberapa kendala ataupun kesulitan. Mulai dari luasnya wilayah Kalteng atau 1,5 kali pulau Jawa, jauhnya jarak antar desa, masih adanya desa yang belum dapat dijangkau melalui jalur darat, desa berada di pinggir sungai dan lainnya.
Baca juga: DPRD Kalteng kaji banding ke Tanah Laut terkait PAD pajak kendaraan dan air
Meski begitu, Achmad Rasyid bersama jajaran Komisi II DPRD Kalteng, berharap sekaligus meminta PLN Wilayah Banjarbaru turut membantu dan mendorong PLN wilayah Kalteng segera mencari solusi terhadap berbagai kendala dan kesulitan dalam merealisasikan aliran listrik ke seluruh Kalteng, terkhusus 449 desa yang sampai sekarang belum teraliri.
"Apalagi ketersediaan listrik untuk wilayah Kalsel dan Kalteng kan sudah mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan. Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pun kan menargetkan seluruh wilayah di Indonesia benar-benar teraliri listrik. Jadi, kami berharap di tahun 2024 seluruh desa di Kalteng sudah teraliri listrik," pintanya.
Sebelumnya Komisi II DPRD Kalteng melakukan kunjungan kerja ke PLN Wilayah Banjarbaru. Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng Jimmy Carter yang turut diikuti Ketua Komisi II chmad Rasyid, Wakil Ketua Komisi II Sudarsono, Sekretaris Sengkon, anggota Muhajirin, Jainudin Karim, Wisman, Bryan Iskandar, Fajar Hariadi, Ina Prayawaty, Natalia dan didampingi sejumlah tenaga ahli Komisi II DPRD Kalteng.
Baca juga: Legislator Kalteng minta Masyarakat Peduli Api lebih diperbanyak
Baca juga: DPRD dan Pemprov Kalteng setuju Raperda APBD-P 2023 menjadi perda
Baca juga: DPRD Kalteng sepakat Raperda APBD-P 2023 dibahas lebih lanjut
Berita Terkait
Seorang hakim di Sumut diberhentikan karena selingkuh
Rabu, 1 Mei 2024 18:14 Wib
KPU Bartim segera lantik 50 PPK jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 16:57 Wib
Masyarakat Palangka Raya diminta terus waspada potensi terjadinya banjir
Sabtu, 27 April 2024 20:41 Wib
DPRD Kalteng minta pemprov tetap rawat sirkuit balap sepeda gunung
Sabtu, 27 April 2024 20:20 Wib
DPRD Palangka Raya dorong peningkatan pelayanan tiga sektor
Sabtu, 27 April 2024 17:20 Wib
DPRD Palangka Raya nilai penerapan MCP oleh pemkot sudah baik
Jumat, 26 April 2024 17:35 Wib
Aparat diminta usut tuntas kasus dugaan penipuan batalnya konser musik
Kamis, 25 April 2024 17:40 Wib
Tingkatkan sinergitas guna mengejar target penurunan stunting
Rabu, 24 April 2024 16:01 Wib