Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Siswandi mendorong sekaligus meminta kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah ini, agar mendata lokasi mana saja yang mengalami krisis air di musim kemarau seperti sekarang ini.
Pendataan tersebut sangat diperlukan karena masyarakat sejumlah wilayah di provinsi ini masih banyak yang mengeluhkan kesulitan air bersih pada saat musim kemarau, kata dia di Palangka Raya, kemarin.
"Kami pada saat reses ke sejumlah wilayah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, juga masih banyak menerima aspirasi terkait kesulitan air bersih ini," ungkapnya.
Berdasarkan pendataan tersebut, lanjut dia, pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan sarana air bersih secara merata di provinsi ini. Dengan begitu, krisis air bersih yang sering terjadi pada musim kemarau panjang, dapat diatasi.
"Sebenarnya ini waktu yang tepat melakukan pendataan terhadap wilayah mana saja mengalami krisis air. Sebab, kemarau kali ini kan relatif panjang dan membuat banyak warga susah mendapatkan air bersih," kata Siswandi.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pengelolaan sumbangan dari orang tua siswa harus transparan
Menurut wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya ini, keberadaan air bersih sangat penting bagi masyarakat dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, sebab air bersih merupakan kebutuhan utama baik untuk konsumsi dan lain sebagainya.
Dia mengatakan, air bersih juga dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, oleh karenanya perhatian pemerintah terhadap hal tersebut harus lebih ditingkatkan lagi dengan membangun sarana air bersih di setiap desa yang ada di pelosok.
"Jika masyarakat mengonsumsi air yang tidak layak maka akan berakibat terhadap gangguan kesehatan, air bersih merupakan sumber kehidupan. Maka dari itu perhatian perlu ditingkatkan," demikian Siswandi.
Baca juga: Cegah terjadi konflik, investor diminta patuhi perintah UU
Baca juga: DPRD dan Pemprov sepakat Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah segera ditetapkan jadi Perda
Baca juga: Enggan bertugas di pelosok jadi penghambat pemerataan tenaga medis di Kalteng
Berita Terkait
Ketua Komisi III DPRD Barsel minta pemkab terus kembangkan sektor pertanian
Minggu, 1 Desember 2024 15:42 Wib
Ketua Komisi III DPRD beri respons positif pembenahan Pasar Saik Buntok
Sabtu, 30 November 2024 13:04 Wib
DPRD Barsel bersama TAPD laksanakan pembahasan akhir RAPBD 2025
Sabtu, 30 November 2024 12:05 Wib
MK tegaskan wewenang KPK usut korupsi militer
Jumat, 29 November 2024 20:06 Wib
Hibah ambulans tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Gumas
Jumat, 29 November 2024 13:45 Wib
Satu TPS di kota ini dipastikan PSU, kata Ketua Bawaslu Palangka Raya
Kamis, 28 November 2024 16:57 Wib
Bawaslu Kalteng rekomendasikan lima TPS lakukan pemungutan suara ulang
Kamis, 28 November 2024 14:34 Wib
KPU Kapuas sesalkan tindakan pencoblosan surat suara oleh oknum KPPS di TPS 04
Rabu, 27 November 2024 16:53 Wib