Dirut PT Mitra Tala ditetapkan tersangka kasus IPPKH dan pelayaran di Bartim

Palangka Raya (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah menetapkan Direktur PT Mitra Tala berinisial HP sebagai tersangka dalam perkara Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Pelayaran yang berada di Kabupaten Barito Timur (Bartim).

Kanit I Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng, Kompol Kristanto Situmeang dalam jumpa pers di Palangka Raya, Rabu, mengatakan bahwa PT Mitra Tala melakukan penambangan dan penumpukan batubara yang berada di areal kawasan hutan.

"Aktivitas mereka itu sama sekali tidak memiliki izin ijin pinjam pakai kawasan (IPPKH) sejak Maret 2022 di wilayah Desa Kalamus," kata Kristanto.

Selain itu, sambung dia, PT Mitra Tala juga menggunakan terminal khusus nya untuk kepentingan umum sejak November 2022 di wilayah Desa Telang Baru.

Sebenarnya kawasan tersebut hanya untuk PT Mitra Tala saja, namun mereka mempergunakannya untuk umum. Sedangkan izin untuk angkutan umum tersebut sama sekali tidak mereka kantongi alias tanpa izin resmi.

"HF ini ditetapkan sebagai tersangka karena dua hal tersebut, kemudian saat ini yang bersangkutan juga sudah diperiksa dan tidak dilakukan penahanan," bebernya.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Polda Kalteng juga masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait adanya dugaan tersangka lainnya yang diduga juga terlibat dalam hal tersebut.

Selanjutnya, tersangka HF diduga kuat menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan perusahaan perorangan yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum, tanpa memiliki izin dari menteri sejak Juni sampai dengan November 2023.

"Untuk barang bukti yang diamankan dari tangan HP yaitu satu bundel akta dan dokumen perizinan PT Mitra Tala, kemudian tumpukan batubara yang berada di dalam areal kawasan HPK," ungkapnya.

Atas perbuatan tersebut, tersangka dikenakan Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 300 Jo. Pasal 105 Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Mengenai ancaman hukuman kurungan penjaranya yakni, untuk tindak pidana kehutanan paling lama 10 tahun dan denda Rp750 miliar. sedangkan untuk tindak pidana pelayannya paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp300 juta.