DPRD minta Pemkot Palangka Raya perhatikan data warga tidak mampu

id dprd palangka raya, wahid yusuf, pengentasan kemiskinan, palangkaraya

DPRD minta Pemkot Palangka Raya perhatikan data warga tidak mampu

Anggota DPRD Palangka Raya Wahid Yusuf. (ANTARA/HO-Sekretariat DPRD Palangka Raya.)

Palangka Raya (ANTARA) -

Anggota DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah Wahid Yusuf meminta pemerintah kota menggenjot program-program berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.
"Misalnya seperti memperhatikan data jumlah masyarakat yang dikategorikan tidak mampu di Palangka Raya ini apakah sudah valid, update serta akurat," katanya di Palangka Raya, Kamis.
Dirinya menjelaskan, dari data tersebut nantinya bantuan-bantuan sosial yang akan disalurkan oleh pemerintah bisa tepat sasaran.
Untuk itu dirinya menyarankan dinas terkait dapat berkoordinasi untuk menemui dan melakukan komunikasi dengan RT, demi mendapatkan data bagi masyarakat tidak mampu.
"Dengan sinergi ini tentunya kami meyakini tidak akan ada data yang terlewatkan. Karena pemerintah mendata dari tingkat bawah, yakni RT yang kemudian dicocokkan dengan data yang dimiliki pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah diminta anggarkan pembangunan SMP Kristen Palangka Raya

Wahid juga mengatakan, pemerintah kota juga harus mengetahui seluk beluk masalah yang menjadi penyebab kemiskinan atau adanya masyarakat kurang mampu.
Hal ini dikarenakan banyak faktor yang menjadi pemicu munculnya kondisi tersebut, mulai dari pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal, dan lainnya.
"Kemudian permasalahan-permasalahan seperti inilah yang menjadi acuan pemerintah untuk membuat program mengentaskan kemiskinan di Palangka Raya," ujarnya.
Selain memaksimalkan program bantuan sosial, politisi Partai Golkar ini melanjutkan, pemerintah daerah juga bisa melakukan upaya dengan membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan sektor UMKM, hingga menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok.
Namun dalam hal ini, masyarakat juga wajib ikut andil dalam menekan angka kemiskinan, sebab mengatasi permasalahan ini tidak bisa hanya bergantung dengan kebijakan pemerintah.
"Karena apabila masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaannya, maka kebijakan pemerintah tidak akan bermanfaat. Untuk itu perlu adanya sinergi yang erat antara pemerintah dan masyarakat," demikian Wahid.

Baca juga: Mantau Danum, 'signature dish' Swiss-Belhotel yang wajib dibawa pulang

Baca juga: Disdik Palangka Raya diminta gerak cepat atasi bangunan SMP Kristen yang terbakar

Baca juga: APBD-P tahun 2024 Palangka Raya menunggu evaluasi Gubernur Kalteng