Pemkab Barut paparkan pembuatan master plan perkantoran terpadu

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara (DPUPR) setempat melaksanakan kegiatan pemaparan terakhir pembuatan master plan perkantoran terpadu pemerintah setempat.

“Saat melaksanakan ekspos pertama sudah banyak hal yang kita bahas bersama dan tentu ada hal-hal yang diperbaiki dari hasil pembahasan bersama pada waktu itu,” kata Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis di Muara Teweh, Jumat.

Menurut dia, pemaparan ini merupakan rencana yang disusun oleh pimpinan sebelumnya Nadalsyah (Bupati Barito Utara sebelumnya). Di mana rencana ini didahului dengan rencana pembebasan lahan di daerah yang akan dijadikan perkantoran terpusat.

Sebelumnya, kata dia,memang dulunya ada rencana untuk penyusunan master plan baru dirangkaikan dengan rencana pembangunannya. 

“Dalam rencana ini, tidak mudah untuk membangun sebuah pusat perkantoran baru karena memerlukan biaya yang tidak sedikit dan cukup besar,” kata Muhlis.

Dia mengatakan, lahan untuk perkantoran sudah clear, kemudian perencanaan dan semoga anggaran daerah ini memang longgar dan memungkinkan, bisa membangun dalam satu atau dua tahun ke depan.

“Untuk itu perlu kita matangkan betul-betul terlebih dahulu master plannya seperti apa,  sehingga kita bisa menunjukkan sebuah harapan bahwa ini sebuah perkantoran terpadu dan terpusat yang hampir sama dengan sebuah kota yang baru,” katanya.

Muhlis mengatakan, merupakan wilayah baru yang tumbuh berkembang dan pasti melihat juga nanti daerah ini akan berkembang dengan sangat cepat, Muara Teweh-Hajak-Sikui-Kandui nanti akan tumbuh dengan pesat, apalagi dengan adanya perkantoran terpusat nanti dibangun di wilayah Kecamatan Teweh Baru.

Konsep yang disampaikan sangat bagus, dan jika APBD minimum tetap stabil seperti sekarang, maka rencana master plan ini dapat terbangun dalam periode 10 tahun ke depan.

“Jika konsep yang disampaikan ini sampai terbangun, maka akan menjadi pusat perkantoran pertama yang mengadopsi seperti IKN. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyusun perencanaan master plan ini dan OPD dapat memberikan saran dan masukan terhadap master plan perkantoran terpadu ini,” kata Muhlis menjelaskan.

Konsultan Patron yang diketuai Setia Anung Widhayaka kembali melaksanakan paparan lanjutan terkait master plan perkantoran terpadu untuk Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Dia mengatakan seperti apa yang telah disampaikan Pj Bupati Barito Utara, bahwa pihaknya telah melakukan ekspos yang pertama di Jakarta pada waktu Pj Bupati melakukan evaluasi kinerja.

“Dan pada hari ini merupakan ekspos lanjutan, untuk mencapai cita-cita kita bersama dalam rangka membangun kawasan perkantoran terpadu untuk Pemerintah Kabupaten Barito Utara,” kata Setia Anung.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Barito Utara yang telah mempercayakan PT Patron sebagai perencana master plan perkantoran terpadu Pemkab Barito Utara.

“Kronologi perencanaan kami melalui kajian-kajian yang sudah kami lakukan. Dan pada hari ini kami akan menyampaikan hasil pekerjaan kami selama ini dan juga kami mohon masukan dan arahan dari bapak dan ibu semua,” kata Setia Anung Widhyaka.

Sementara dalam paparannya Tiar Pandapotan Purba mengatakan alasan pemindahan perkantoran yaitu pertama pertumbuhan penduduk yang tinggi berdsampak pada meningkatnya kepadatan wilayah.

Selain itu, kata dia, diharapkan pemindahan lokasi perkantoran pemerintah daerah ini dapat meningkatkan pemerataan pemukiman. Kota yang semakin berkembang. Perekonomian masyarakat semakin berkembang. Pemecahan fungsi kota (mengarah DOB).

Kemudian, lokasi semula sudah tidak mendukung (Kota yang berkembang dan tertekan dari pertambahan penduduk dan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya) Land Valute, serta rencana pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota di Kelurahan Jingah sesuai arahan RDTR Kota Muara Teweh.

Sementara masukan dan saran disampaikan kepala perangkat daerah seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara Inriaty Karawaheni menyampaikan terkait kantor DPRD, ini cukup jauh dan agak ke dalam dan sepertinya akan ditolak. 

“Jadi bila pemkab belum dibangun tetap direncanakan agar tidak terlalu jauh dari kantor Bupati karena terlalu jauh dari jalan poros,” kata Inriaty.

Kepala Dinas PUPR Barito Utara, Muhammad Iman Topik juga menyampaikan saran dan masukan terkait apakah fungsi jalan tersebut terbatas, karena ada titik-titik kumpul. Kemudian akses warga yang berkebutuhan khusus agar dipertimbangkan karena banyak trap dan agar dipertegas dalam konsep.

Karena ini pusat pemerintahan, ada kewajiban kepatuhan apel pagi dan apel sore. Blok timur, barat, utara dan selatan apakah ada tempat untuk apel. 

"Selain itu ada apel gabungan tiap bulan. Apakah ada halaman yang dapat menampung untuk upacara hari-hari besar  atau hari-hari tertentu,” kata Topik memberikan saran dan masukan.