Palangka Raya (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Kalteng memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM RI yang mengangkat tema “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan”.
Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM di provinsi yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, yang salah satunya melakukan Diseminasi hasil analisis kebijakan, di Palangka Raya, Kamis.
"Ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil Analisis dan Evaluasi Kebijakan Hukum dan HAM," kata Kepala Kantor Wilayah Maju Amintas Siburian.
Sosialisasi itu dilaksanakan dengan sasaran para pemangku kepentingan dan masyarakat umum agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan dan data dukung dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Maju Amintas menambahkan, dalam rangka menyebarluaskan hasil analisis strategi kebijakan yang telah dilakukan oleh kantor wilayah melalui diskusi strategi kebijakan sehingga dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.
Baca juga: Kanwil Kemenkumham Kalteng ikuti evaluasi wawancara tim penilai nasional WBBM
Salah satu kebijakan yang dianalisis oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adalah terkait implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.
"Dimana hasil analisis tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika terutama bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah,” tutur Maju Amintas.
Mewakili Kepala BSK Hukum dan HAM RI, Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan HAM Nofli mengungkapkan bahwasanya sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan bukti yang handal dan sahih.
Terutama dalam penyusunan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM perlu menjalin kolaborasi dengan Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian dan implementor kebijakan di tingkat wilayah.
“Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM menggandeng Kantor Wilayah untuk terlibat dalam pelaksanaan analisis kebijakan evaluasi. Penyusunan analisis kebijakan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa penyusunan kebijakan dengan mekanisme top down kurang mewakili kebutuhan dan preferensi wilayah," katanya.
"Urgensi inilah yang mendasari pelaksanaan analisis implementasi dan evaluasi oleh Kantor Wilayah,” kata Nofli.
Dalam kegiatan ini sebagai narasumber antara lain, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maulidi Hilal, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalteng Tri Saptono Sambudji, Konselor Adiksi Ahli Madya BNN Provinsi Kalteng Dorce Sanda, Ketua Yayasan Galilea Indonesia Michael Putra Ramosta Sitepu.
Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini terdapat kurang lebih 1.000 orang dari berbagai instansi baik dari dalam maupun luar Kalimantan Tengah.
Baca juga: Kemenkumham terus tingkatkan kualitas pengadaan barang-jasa
Baca juga: Kemenkumham Kalteng terima penghargaan pemimpin inspiratif
Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Kalteng tegaskan jajaran harus berikan kinerja terbaik bagi institusi
Kemenkumham Kalteng-BSK Hukum dan HAM RI diskusikan strategi kebijakan hukum
Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM melakukan Diseminasi hasil analisis kebijakan, di Palangka Raya, Kamis. ANTARA/HO-Kanwil Kemenkumham Kalteng
