Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ikuti evaluasi wawancara tim penilai nasional sehingga semakin mendekatkan langkahnya menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Tim Penilai Nasional (TPN) melaksanakan evaluasi wawancara terhadap jajaran pimpinan dan tim Kelompok Kerja (Pokja) Zona Integritas (ZI) Kanwil Kemenkumham Kalteng sebagai bagian dari penilaian akhir menuju WBBM," kata Kakanwil Kemenkumham Kalteng Maju Amintas Siburian melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Kamis.
Pada pelaksanaan evaluasi ini, Maju Amintas Siburian didampingi Kepala Divisi Administrasi Joko Martanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Tri Saptono S, Kepala Divisi Keimigrasian Teodorus Simarmata, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Muhammad Mufid dan seluruh Ketua Pokja dan tim Pokja ZI.
Kakanwil Kemenkumham Kalteng menyampaikan bahwa seluruh tim telah bekerja keras mempersiapkan proses evaluasi ini dengan maksimal. Sebab, evaluasi itu kesempatan bagi pihaknya untuk menunjukkan komitmen nyata dalam melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah.
"Kami berharap upaya yang telah dilakukan dapat memenuhi standar yang ditetapkan untuk meraih predikat WBBM," kata Kakanwil.
TPN, melakukan wawancara mendalam yang meliputi aspek pelayanan, pengelolaan anggaran, inovasi digital, serta upaya pencegahan korupsi. Proses wawancara ini juga menjadi momen penting bagi tim Pokja untuk mempresentasikan program-program unggulan yang telah dijalankan, seperti sistem pelayanan berbasis teknologi, serta berbagai inovasi lainnya dalam memberikan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat.
Baca juga: Kemenkumham terus tingkatkan kualitas pengadaan barang-jasa
Seluruh tim kelompok kerja ZI dari Kanwil Kemenkumham Kalteng turut serta dalam sesi evaluasi ini dengan penuh antusiasme.
Mereka menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk implementasi sistem digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum, perbaikan mekanisme pengaduan, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya.
Proses evaluasi oleh TPN ini merupakan salah satu tahap akhir dalam upaya Kanwil Kemenkumham Kalteng untuk memperoleh predikat WBBM. Sebelumnya, Kanwil telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan evaluasi ini adalah langkah lanjutan menuju capaian yang lebih tinggi.
Baca juga: Kemenkumham Kalteng terima penghargaan pemimpin inspiratif
Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Kalteng tegaskan jajaran harus berikan kinerja terbaik bagi institusi
Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Kalteng apresiasi pelantikan Lantik Nico Afinta sebagai Setjen Kemenkumham RI
Kanwil Kemenkumham Kalteng ikuti evaluasi wawancara tim penilai nasional WBBM
Kanwil Kemenkumham Kalteng ikuti evaluasi wawancara tim penilai nasional WBBM di Palangka Raya, belum lama ini. ANTARA/HO-Kanwil Kemenkumham Kalteng
