Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Pitria Noor Jaya mengingatkan sekaligus meminta pemerintah setempat, agar dapat lebih memaksimalkan potensi pajak walet sebagai upaya mendorong pendapatan asli daerah.
"Saya menerima informasi bahwa saat ini pemerintah kota masih kesulitan dalam mendata dan memaksimalkan pajak dari bisnis sarang burung walet," kata Pitria di Palangka Raya, Rabu.
Adapun kesulitan itu, lanjut dia, akibat banyak pengusaha walet yang dinilai belum transparan terkait hasil produksi mereka, sehingga perhitungan pajak belum optimal. Alhasil, masih ada ketidaksesuaian antara jumlah hasil produksi walet dengan data yang dilaporkan kepada pemerintah.
"Kendala itu sebagian besar karena kurangnya kesadaran pengusaha walet akan kewajiban pajak. Mungkin juga sebagian tidak sepenuhnya memahami regulasi yang ada. Jadinya mereka tidak sepenuhnya jujur dalam melaporkan pendapatan mereka," ucapnya.
Pria yang kerap disapa Ade juga menilai bahwa pemerintah kota harus segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha walet tersebut. Hal ini dikarenakan, usaha sarang walet saat ini telah kian menjamur di Kota Palangka Raya sehingga menjadi salah satu sektor pajak yang potensial untuk dimaksimalkan.
"Dalam aturan itu memang terkadang ada yang sadar dan ada yang tidak, kembali lagi pada acuan aturan yang ada. Kalau acuan aturannya sudah jelas tentang pajak walet, maka seharusnya para pengusaha juga bisa lebih patuh," ujarnya.
Baca juga: Legislator nilai kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah
Politisi partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya upaya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya para pengusaha sarang burung walet. Pemkot Palangk Raya diharapkan dapat meningkatkan upaya pendataan serta penerapan aturan pajak yang lebih tegas, sehingga langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sarang burung walet, yang potensinya cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.
"Sosialisasi yang lebih intensif dapat membantu meningkatkan pemahaman para pengusaha tentang pentingnya kewajiban pajak. Dengan demikian, mereka yang sebelumnya tidak tahu menjadi paham dan mulai melaksanakan kewajiban pajak dengan benar," demikian Pitria.
Baca juga: Palangka Raya gelontorkan Rp26,8 miliar untuk penanganan stunting
Baca juga: APBD tahun 2025 Palangka Raya segera ditetapkan
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta segera hilangkan stigma Puntun sebagai Kampung Narkoba
