Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin (Kotim), Kalimantan Tengah menetapkan target pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp2.284.188.714.000 (Rp2,28 triliun).
“Target pendapatan daerah Kotim pada 2025 sebesar Rp2,28 triliun dan itu sudah disepakati dalam APBD 2025,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim Ramadansyah di Sampit, Selasa.
Ia menjelaskan, target pendapatan daerah Kotim pada 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024 target pendapatan daerah setempat berada di kisaran Rp2,4 triliun dengan realisasi Rp2,3 triliun.
Hal itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan dan penyesuaian estimasi pendapatan serta efisiensi belanja yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan realisasi tahun lalu.
Adapun, target pendapatan daerah 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp425.800.792.793, pendapatan transfer Rp1.858.387.921.207 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Untuk mencapai target tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya pada PAD yang bersumber dari pajak daerah.
Baca juga: Keluarga terduga pelaku asusila di Kotim membantah
Dalam rangka meningkatkan serapan pajak daerah, Bapenda Kotim melakukan sejumlah pemutakhiran data hingga menerapkan opsen atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor (PKB), serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
“Sementara ini, opsen PKB dan BBNKB telah kita lakukan uji coba. Dengan cara tersebut, ketika wajib pajak melakukan pembayaran di Samsat maka dana bagi hasil (DBH)-nya bisa langsung masuk ke kas daerah, tidak seperti sebelumnya melalui kas provinsi,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga berupaya mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah terkait pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat atau pengguna jasa, melalui organisasi perangkat daerah (OPD) pemungut, salah satunya rumah sakit.
Bapenda Kotim mendorong rumah sakit agar bisa memberi pelayanan yang optimal bagi masyarakat, agar dapat meningkatkan pemasukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tercatat sebagai penerimaan PAD.
“Walaupun pemasukan BLUD itu tidak bisa kita gunakan untuk pembangunan, karena anggaran itu kembali ke BLUD itu sendiri, tetapi itu tercatat sebagai PAD. Makanya, kami berharap rumah sakit atau puskesmas bisa memberikan layanan optimal kepada masyarakat,” demikian Ramadansyah.
Baca juga: DPRD Kotim dorong BLK gandeng PBS
Baca juga: Pemkab Kotim akan lakukan rasionalisasi TPP
Baca juga: Program Makanan Bergizi Gratis di Kotim diharapkan libatkan BUMDes
