DPRD Palangka Raya soroti ketimpangan pembagian retribusi parkir, minta Perwali segera direvisi

Kamis, 10 April 2025 18:15 WIB

Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Syaufwan Hadi. ANTARA/HO-Sekretariat DPRD Palangka Raya.

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Syaufwan Hadi menyoroti ketimpangan dalam pembagian retribusi parkir yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 188.45/474/2022, yang dinilai belum mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah.

"Kami selaku dewan mendukung penuh agar Perwali tersebut direvisi. Sudah saatnya pemerintah kota mendapat porsi yang lebih proporsional dari retribusi parkir,” katanya di Palangka Raya, Kamis.

Ia menilai, revisi penting dilakukan pada poin komposisi pembagian retribusi agar lebih mencerminkan peran aktif dan tanggung jawab pemerintah kota dalam penyediaan sarana dan pengawasan parkir.

Dalam Perwali yang berlaku saat ini, pembagian retribusi parkir hanya memberikan 20 persen untuk pemerintah kota dan 80 persen kepada pengelola parkir, yang dinilai terlalu berat sebelah.

"Komposisi ini dinilai timpang dan tidak mencerminkan kontribusi riil pemerintah dalam penyediaan fasilitas dan pengawasan," ucapnya.

Syaufwan menegaskan bahwa sektor parkir merupakan sumber PAD yang cukup menjanjikan, namun belum dimaksimalkan karena aturan pembagian yang tidak adil.

Revisi kebijakan ini, menurutnya, menjadi langkah mendesak agar Dinas Perhubungan bisa menjalankan pengelolaan parkir secara lebih profesional dan berdampak pada keuangan daerah.

“Revisi ini penting agar presentase kontribusi parkir untuk Pemerintah Kota Palangka Raya bisa ditingkatkan sehingga berdampak positif pada pendapatan daerah,” ujarnya.

Ia pun mendorong percepatan proses perubahan aturan tersebut agar keseimbangan dalam pembagian retribusi dapat segera terwujud.

Dengan proporsi yang lebih adil, dampaknya diharapkan tidak hanya dirasakan pemerintah kota, tapi juga masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Apalagi ini demi kebaikan daerah, tentu revisi ini jangan sampai berlarut-larut dan harus sesegera mungkin dilaksanakan agar pemerintah kota bisa memaksimalkan potensi pendapatan daerah," demikian Syaufwan.