Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Syaufwan menilai peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi fokus utama pemerintah daerah, sebagai upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
"Pelayanan publik adalah pintu pertama masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Jika pintu ini tidak ramah, maka citra pemerintah pun ikut terdampak," kata Syaufwan di Palangka Raya, Jumat.
Ia menegaskan pelayanan yang responsif dan mudah diakses merupakan indikator nyata dari pemerintahan yang berjalan dengan baik. Untuk itu, berbagai keluhan masyarakat mengenai lambannya pelayanan administrasi, kurangnya transparansi, dan proses birokrasi yang berbelit menunjukkan bahwa pembenahan serius perlu dilakukan secara menyeluruh.
Syaufwan menyebut, pemerintah harus mempercepat langkah dalam memperkuat sistem pelayanan berbasis digital, terutama dalam urusan administrasi kependudukan, perizinan, hingga pengaduan masyarakat. Digitalisasi dianggap relevan agar pelayanan menjadi lebih efisien dan minim hambatan.
Ia menilai berbagai inovasi pelayanan publik yang telah dijalankan Pemkot Palangka Raya masih memerlukan evaluasi berkala. Menurutnya, inovasi tidak cukup hanya diluncurkan, tetapi harus memastikan benar-benar memudahkan masyarakat.
"Efektivitas sebuah inovasi diukur dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat, bukan dari sekadar banyaknya program," ucapnya.
Syaufwan juga menyoroti pentingnya meningkatkan kompetensi aparatur dalam melayani masyarakat. Ia menilai kemampuan komunikasi, empati, dan respons yang cepat sangat mempengaruhi kualitas pelayanan.
Baca juga: Optimalisasi drainase kunci efisiensi produksi pertanian di Kalampangan
"Petugas di garda terdepan harus dibekali keterampilan yang baik. Mereka berinteraksi langsung dengan warga, sehingga sikap mereka menentukan kenyamanan pelayanan," ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal terhadap seluruh unit pelayanan publik.
Mekanisme tersebut penting agar setiap kendala, keluhan, hingga potensi pelanggaran dapat ditindak cepat sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar.
Di samping itu, DPRD melalui Komisi I akan terus mendorong pemerintah agar membuka ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat dalam memberikan masukan terkait pelayanan publik.
"Kritik masyarakat justru menjadi alat ukur apakah pelayanan sudah berjalan baik atau belum," demikian Syaufwan.
Baca juga: DPRD Palangka Raya sebut optimalisasi pasar penyeimbang dorong perputaran ekonomi lokal
Baca juga: DPRD minta Pemkot Palangka Raya perkuat layanan kesehatan hadapi cuaca ekstrem
Baca juga: Optimalisasi kesiapsiagaan warga Palangka Raya kunci penting cegah kebakaran
