Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Mariani mendorong keterlibatan perusahaan besar swasta (PBS) dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami berharap kerusakan jalan yang masih banyak di wilayah kita bisa segera diatasi, dalam hal ini pemerintah daerah bisa melibatkan PBS melalui program CSR,” kata Mariani di Sampit, Rabu.
Ia menjelaskan, seperti diketahui bahwa Kotim turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Sekitar Rp141 miliar dana Transfer ke Daerah (TKD) Kotim dipangkas oleh pusat, khususnya untuk program infrastruktur yang dinolkan atau ditiadakan.
Hal tersebut berdampak signifikan bagi Kotim, beberapa proyek prioritas yang telah lama dinantikan masyarakat pun terancam batal dilaksanakan tahun ini.
Bahkan, bukan hanya proyek yang telah disusun oleh Pemkab Kotim tapi juga proyek dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dijadwalkan untuk Kotim tahun ini juga dipangkas.
Salah satunya Jalan Lingkar Selatan Sampit yang awalnya dianggarkan Rp30 miliar dipangkas menjadi Rp3,5 miliar. Jalan tersebut semula ditargetkan tuntas 2025 ini, namun karena pemangkasan anggaran tersebut tahun ini hanya bisa dilakukan pemeliharaan.
“Kita tidak bisa berbuat banyak karena ini keputusan dari pusat. Harapannya, ini jadi yang terakhir sampai Desember 2025. Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan 2026 tidak ada lagi pemotongan,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Kotim jadikan kritikan sebagai motivasi tingkatkan kinerja
Kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih jeli dalam melihat dan memanfaatkan peluang agar program kerja yang telah disusun bisa tetap terlaksana dengan optimal.
Melibatkan PBS dalam proyek infrastruktur jalan pun bisa menjadi salah satu langkah strategis yang bisa dijalankan oleh Pemkab Kotim.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah, terutama untuk ruas-ruas jalan yang menjadi akses utama warga sekaligus jalur operasional perusahaan.
Pembangunan infrastruktur jalan pun diharapkan tidak sekadar penimbunan yang sifatnya sementara, tapi harus menjadi solusi dan manfaat jangka panjang.
“Jangan cuma ditimbun, karena kalau hujan sedikit langsung licin, anak-anak bisa jatuh. Harus ada pengerasan agregat agar aman. Ini bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk kelancaran perusahaan juga,” ujarnya.
Mariani menambahkan, meski DPRD tidak terlibat langsung dalam pengelolaan CSR dari PBS namun pihaknya tetap berperan dalam hal pengawasan, sehingga ia menegaskan agar dana CSR harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami tidak tahu seberapa banyak CSR itu sejauh ini, tapi jelas kami melihat jalan yang dilewati perusahaan harus menjadi tanggung jawab bersama. Kalau memang CSR itu untuk masyarakat, maka ini adalah momentum yang tepat,” demikian Mariani.
Baca juga: Komisi III DPRD dan Disdik Kotim perkuat koordinasi jelang SPMB
Baca juga: Tim SAR cari penumpang kapal jatuhkan diri
Baca juga: Suburnya bisnis kafe turut berkontribusi tingkatkan PAD Kotim
