Tamiang Layang (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah Barito Timur, Kalimantan Tengah Misnohartaku menyatakan bahwa pemerintah kabupaten akan berupaya mengatasi kekurangan anggaran pendaftaran baru peserta Badan Benyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan Misnohartaku saat memimpin rapat forum komunikasi strategi implementasi menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) tahun 2025 di kabupaten setempat, Selasa.
"Kekurangan anggaran itu akan diatasi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2025," ucapnya.
Selain masalah anggaran, Pemkab Bartim juga memberikan perhatian terhadap sulitnya pendaftaran BPJS kesehatan secara online di desa-desa akibat keterbatasan jaringan internet.
Misnohartaku seperti dikutip dari MMC Bartim mengatakan, perlu menjadi perhatian terhadap persoalan teknis di lapangan, khususnya kendala pendaftaran online peserta BPJS di wilayah pedesaan yang masih sulit mengakses internet. Hal itu penting karena Pemkab Bartim sangat mendukung penuh pelaksanaan program UHC.
"Itu merupakan amanah nasional yang harus diwujudkan. Jadi, kami berharap semua pihak dapat bekerja secara proaktif dan memiliki komitmen bersama demi kepentingan masyarakat," tandas Pj Sekda Bartim ini.
Baca juga: Bupati pastikan kebijakan KLA Bartim sejalan dengan Asta Cita keempat
Adapun rapat forum komunikasi strategi implementasi capaian UHC tahun 2025 itu dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh Achmad Zainuddin, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Barito Timur, serta perwakilan dari Kepala Dinas Kesehatan, BPKAD, Bapplitbangda, DISDUKCAPIL, Kepala DPMDsos, dan instansi terkait lainnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh, Achmad Zainuddin, turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini dan berharap hasil diskusi yang berlangsung mampu membawa perubahan positif bagi percepatan tercapainya UHC di Kabupaten Barito Timur.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menguatkan sinergi lintas sektor dalam memastikan seluruh masyarakat Barito Timur tercover dalam sistem jaminan kesehatan nasional secara merata dan berkelanjutan.
Baca juga: Penyerahan SK PPPK dan CPNS Bartim dimulai 30 April 2025
Baca juga: Gelar Safari Nyepi, Bupati Bartim tekankan pentingnya pembangunan spiritual
Baca juga: Permudah pelajar dapatkan dokumen adminduk, Pemkab Bartim luncurkan Pelandukmas
