Fraksi PAN Kotim tekankan pentingnya akuntabilitas publik terkait pajak daerah

Rabu, 25 Juni 2025 21:52 WIB

Anggota sekaligus Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kotawaringin Timur Supian Hadi. ANTARA/Devita Maulina.

Sampit (ANTARA) - Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Supian Hadi menekankan pentingnya akuntabilitas publik dan pengembalian manfaat kepada masyarakat, ketika menerapkan peraturan daerah (perda) mengenai pajak dan retribusi daerah.

"Hal ini untuk memastikan setiap rupiah yang dipungut dari masyarakat dikembalikan dalam bentuk pelayanan yang optimal," kata Supian Hadi di Sampit, Rabu.

Ia menjelaskan, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang vital untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk itu, Fraksi PAN di DPRD Kotim, terus mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait, bisa memaksimalkan penyerapan pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD.

"Tujuannya untuk mencapai kemandirian fiskal daerah, membiayai pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Anggota DPRD Kotim ini.

Dirinya pun mengingatkan bahwa dalam penyerapan pajak dan retribusi daerah, ada beberapa hal menjadi catatan Fraksi PAN DPRD Kotim, yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah

Adapun catatan itu mulai dari akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan, termasuk penggunaan anggaran, dilakukan dengan prinsip akuntabilitas publik.

Kedua, pengembalian manfaat. Di mana setiap pungutan pajak dan retribusi harus diimbangi dengan pelayanan publik yang optimal, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Pemkab Kotim bergerak cepat siapkan 100 nama calon siswa Sekolah Rakyat

Ketiga, inovasi dalam pelayanan. Fraksi PAN menyoroti perlunya inovasi dalam pelayanan publik, termasuk dalam bidang pendidikan, dengan mencari metode pembelajaran yang efektif dan tidak hanya memberikan tugas kepada siswa.

Fraksi PAN juga juga meminta pemerintah daerah untuk lebih fokus pada peningkatan pendapatan dan penurunan tingkat kemiskinan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap beberapa hal tersebut dapat menjadi perhatian agar dapat mengatur tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, khususnya dalam penerapan aturan pajak dan retribusi daerah agar dapat menunjang seluruh aspek pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat," demikian Supian Hadi.

Baca juga: Legislator Kotim sebut kendaraan plat non KH rugikan daerah

Baca juga: Disdik Kotim pastikan setiap anak mendapat hak pendidikan

Baca juga: Suasana haru sambut kedatangan jamaah haji Kotim