Sampit (Antara Kalteng) - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Muhammad Shaleh meminta pemerintah daerah mengembangkan industri rotan di daerah tersebut.
"Pengembangan industri rotan di daerah diharapkan dapat membantu kesejahteraaan taraf hidup petani rotan," katanya di Sampit, Sabtu.
Dengan adanya industri rotan hasil produksi petani tidak hanya dijual dalam bentuk mentah ataupun setengah jadi, namun bisa dalam bentuk olahan atau barang siap pakai seperti meubeler dan lain sebagainya. Keberadaan industri rotan di daerah juga diharapkan bisa menjaga stabilnya harga di pasaran.
"Selama ini pemerintah kurang peka dan tidak peduli dengan nasib petani rotan, sehingga harga jual rotan sering tidak menentu, kondisi itu membuat petani merugi," katanya.
Produksi rotan Kotim selama ini cukup tinggi, namun tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik dan benar dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani dan Pengumpul Rotan Kabupaten Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu mengatakan, perlu kehadiran industri hilir untuk menampung dan mengolah produk rotan, minimal bisa diproses menjadi barang setengah jadi.
"Kami berharap pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mampu menciptakan industri hilir rotan di daerah karena ini terkait dengan penciptaan lapangan kerja serta nilai tambah dari produk rotan itu sendiri," katanya.
Kotim dikenal sebagai daerah penghasil rotan. Hasil budidaya rotan ada di hampir seluruh wilayah kecamatan seperti di Kecamatan Cempaga, produksi rotan mentah mencapai 5.337 ton per bulan.
Menurut Dadang, di Pulau Jawa, terutama di sentra produksi meubel berbahan rotan di Cirebon, Jawa Barat, bahan baku rotan dibuat berbagai peralatan meubel berkelas ekspor.
Dengan berbagai upaya pengembangan di daerah, Kotim juga diyakini mampu membuat meubel berbahan rotan dengan kualitas yang tidak kalah. Langkah awal bisa dimulai dengan mendatangkan ahli-ahli meubel yang bisa menularkan ilmunya kepada pengrajin di daerah.
Apabila itu berjalan, pemerintah daerah bisa menjadi pilot project (percontohan) dengan mewajibkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pengadaan meubeler berbahan baku rotan.
"Kami pelaku industri rotan siap memulai, sepanjang pemerintah daerah juga menyiapkan pasarnya," ucapnya.
Meski demikian, Dadang tidak menampik ada beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan hilirisasi industri rotan. Seperti belum adanya data yang akurat tentang hutan lestari rotan. Kurangnya sumber daya energi, terutama pasokan listrik guna menggerakkan mesin-mesin industri rotan.
Selain itu juga tangan-tangan pekerja terampil dalam mengolah bahan baku menjadi bahan mentah yang perlu diberikan pelatihan dan keterampilan.
Legislator Minta Pemerintah Kembangkan Industri Rotan
Produksi perabot rumah tangga berbahan baku rotan yang dihasilkan industri rumahan di Sampit, Kabupaten Kotim pada umumnya berkualitas ekspor dan daerah tersebut juga salah satu penghasil rotan terbesar di Kalteng. (FOTO ANTARA Kalteng/Untung Setiaw
Selama ini pemerintah kurang peka dan tidak peduli dengan nasib petani rotan, sehingga harga jual rotan sering tidak menentu, kondisi itu membuat petani merugi,"
