Pemkab Katingan sinkronkan SAKIP dan reformasi birokrasi dengan ASTA CITA

Minggu, 10 Agustus 2025 17:25 WIB

Suasana saat Rakor, di ruang rapat Bupati Katingan. (ANTARA/Naslee)

Kasongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di ruang rapat Bupati Katingan.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda, Evie Silvia Baboe di Kasongan kemarin, menegaskan bahwa perubahan format dan fokus penyusunan SAKIP serta RB bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi bagian dari transformasi birokrasi yang lebih berdampak dan terintegrasi.

“Kita tidak hanya bicara dokumen, tetapi bagaimana seluruh perangkat daerah menyelaraskan program kerja dan indikator kinerjanya dengan tujuan nasional,” jelasnya.

Rakor dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda, Evie Silvia Baboe, bersama Kepala Bagian Organisasi, Yosefa Jambang. Kegiatan ini dihadiri perwakilan seluruh perangkat daerah, khususnya pejabat fungsional dan pelaksana teknis penyusunan SAKIP dan RB. Fokus pembahasan diarahkan pada penyesuaian dokumen agar sejalan dengan ASTA CITA, delapan misi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dia menambahkan, pemahaman teknis di tingkat perangkat daerah sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan dan perencanaan. Bagian Organisasi, kata Evie, memiliki peran strategis dalam memastikan proses penyesuaian berjalan bertahap dan konsisten.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Yosefa Jambang, menjelaskan bahwa komponen penilaian SAKIP dan RB kini lebih menitikberatkan pada hasil (outcome) ketimbang keluaran (output). Indikator penilaian juga disederhanakan, namun dituntut terintegrasi kuat dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.

“Evaluasi saat ini tidak hanya menilai apa yang kita kerjakan, tapi juga apakah pekerjaan itu benar-benar menyelesaikan masalah dan memberi manfaat bagi masyarakat,” terangnya.

Pemkab Katingan menargetkan penyesuaian seluruh dokumen dapat rampung sebelum evaluasi kinerja oleh instansi pengawasan eksternal. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong birokrasi yang profesional serta berorientasi pada hasil.