Palangka Raya (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (FH UMPR) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah (Kalteng) serta pemerintah provinsi setempat, bekerja sama dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan di provinsi setempat.
"Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya," kata Dekan FH UMPR Ardi Akbar Tanjung SH MH di Palangka Raya, Kamis.
Dia mengatakan, kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi vertikal dan daerah, antara lain TNI, Polri, Kejaksaan, BNN, perangkat daerah, serta lembaga pendidikan dan organisasi bantuan hukum.
"Fakultas Hukum sebagai Leading Sektor mewakili Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) turut mengambil peran penting dalam mendukung pelaksanaan program Posbakum di tingkat desa dan kelurahan," katanya.
Penandatanganan kerja sama ini bertujuan untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat hingga ke desa dan kelurahan, sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara gratis. Program ini juga menjadi wujud nyata pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrianor menyampaikan apresiasi terhadap dukungan seluruh pihak, termasuk kalangan akademisi. Beliau menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian dan pemberdayaan hukum.
Baca juga: Mahasiswa Farmasi UMPR lestarikan kearifan lokal lewat buku saku tanaman obat Suku Dayak
Dalam kesempatan tersebut, Fakultas Hukum UMPR menyatakan komitmennya untuk terus berkontribusi aktif dalam pelaksanaan program Posbakum melalui kegiatan edukasi hukum, pelatihan bagi aparatur desa, serta pendampingan masyarakat dalam memperoleh keadilan.
Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, diharapkan setiap desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah dapat segera memiliki Posbakum aktif yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
Baca juga: Akademisi FKIP UMPR latih mahasiswa membuat materi pembelajaran lewat canva
Baca juga: FBI UMPR dorong UMKM Barito Selatan naik kelas lewat pelatihan digital pemasaran
Baca juga: FT UMPR jajaki kerja sama strategis dengan PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Pulang Pisau
