Logo Header Antaranews Kalteng

Gubernur minta Balai Kementerian PU tingkatkan koordinasi dalam pembangunan di Kalteng

Jumat, 21 November 2025 13:44 WIB
Image Print
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran. ANTARA/Muhammad Arif Hidayat

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meminta sejumlah Balai yang berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelaraskan pelaksanaan program ataupun kegiatan pembangunan dengan pemerintah daerah.

"Ya harapan kami selaras, harus bersinergi, berkolaborasi, jangan sendiri-sendiri," tegas Agustiar di Palangka Raya, Jumat.

Diketahui belum lama ini, pihaknya baru saja melaksanakan pertemuan dengan beberapa balai, di antaranya, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalteng, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kalteng, Satker Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Provinsi Kalteng, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng.

Kepada sejumlah awak media, gubernur mengaku selama ini pihak Balai kurang berkoordinasi dalam pelaksanaan pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Kurang, kurang koordinasi. Harapan kami agar selaras ya, agar mudah membangun," jelas Agustiar.

Baca juga: Pemprov Kalteng berupaya wujudkan ketertiban berbahasa negara di ruang publik

Sementara itu, sebelumnya dalam pertemuan dengan sejumlah Balai, gubernur menegaskan komitmen untuk mendukung penuh setiap upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

Gubernur mengarahkan seluruh balai meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk menegaskan wewenang BPJN Kalteng dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional.

BPJN Kalteng didorong melaksanakan percepatan perbaikan ruas-ruas jalan nasional yang rusak, terutama pada ruas jalan yang menjadi jalur logistik dan akses utama antarwilayah.

Gubernur meminta program kerja BPJN harus dilaksanakan tepat waktu, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Tak kalah penting, Agustiar meminta BPJN Kalteng menyelaraskan program pusat dengan prioritas daerah agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang, sekaligus memastikan pembangunan dilakukan merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah yang selama ini masih sulit diakses.

Baca juga: Gelar pertemuan, tak semua rencana pekerjaan Balai di Kalteng diketahui Pemprov

Baca juga: Pemotongan TPP hanya sementara, kinerja ASN Pemprov Kalteng dipastikan tetap optimal

Baca juga: Gubernur Kalteng: Unit Layanan Disabilitas dukung perkembangan ABK



Pewarta :
Uploader: Admin 1
COPYRIGHT © ANTARA 2026