Wabup Kotim ajak lintas sektor perkuat sinergi hadapi pemangkasan dana TKD

Selasa, 30 Desember 2025 17:15 WIB

Wakil Bupati Kotim Irawati saat menyampaikan paparan pada rapat evaluasi akhir tahun 2025, Selasa (30/12/2025). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Irawati mengajak seluruh lintas sektor, mulai dari instansi vertikal, perbankan, hingga dunia usaha untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.

“Tahun 2026 rekapitulasi rancangan alokasi transfer pemerintah pusat ke daerah menurun dari tahun 2025, yaitu sebesar Rp338 miliar lebih. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kita dalam melaksanakan pembangunan daerah,” kata Irawati di Sampit, Selasa.

Hal ini ia sampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Akhir Tahun Anggaran 2025 di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, yang turut dihadiri oleh perwakilan lintas sektor di wilayah setempat.

Irawati mengungkapkan bahwa berdasarkan rekapitulasi rancangan alokasi transfer pemerintah pusat, Kotim mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia bahkan memaparkan sejumlah komponen dana transfer pusat ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 yang akan diterima Kotim.

Mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp102 miliar lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp897 miliar lebih, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Rp249 miliar lebih, DAK Fisik Rp2,5 miliar lebih, Dana Desa Rp128 miliar lebih dan Insentif Fiskal Rp0 atau nihil.

Mencermati penurunan angka tersebut, Irawati menegaskan bahwa beban pembangunan daerah tidak bisa hanya dipikul oleh pemerintah daerah sendirian melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer yang ada.

Untuk itu, ia mengajak seluruh lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi pemangkasan dana TKD agar pembangunan daerah tetap berjalan dengan baik.

“Pelaksanaan pembangunan di Kotim ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, akan tetapi dukungan dari instansi vertikal, perbankan dan dunia usaha juga sangat berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi daerah,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan apresiasi kepada instansi vertikal yang selama ini telah memberikan pelayanan terbaik dan aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah demi terwujudnya sinergitas pembangunan.

Secara khusus, Irawati juga menitipkan pesan kepada pihak perbankan di Kotim untuk memberikan perhatian lebih pada sektor ekonomi kerakyatan. Hal ini dinilai strategis untuk menjaga daya beli dan pendapatan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

“Kepada pihak perbankan agar memperhatikan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan kemudahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tepat sasaran. Harapannya, ini dapat membantu pembangunan, khususnya dalam peningkatan pendapatan bagi masyarakat,” demikian Irawati.