OJK: IASC catat 2.594 aduan di Kalteng, kerugian capai Rp32,27 miliar

Senin, 19 Januari 2026 16:02 WIB

Pengunjung mengabadikan papan nama Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan (IASC) di Wisma Mulia 2, Jakarta. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, berdasarkan data Indonesia Anti Scam Centre (IASC) untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada periode November 2024 hingga 23 Desember 2025 tercatat sebanyak 2.594 aduan melalui sistem IASC.

"Dengan dana kerugian yang dilaporkan sebesar Rp32,27 miliar," kata Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Senin.

Dia menjabarkan, kabupaten/kota yang memperoleh pengaduan tertinggi mengenai scam atau penipuan meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Kabupaten Barito Utara.

Kemudian berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Keuangan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, hingga 30 Desember 2025 terdapat sebanyak 256 pengaduan.

"Terdiri dari 45 pengaduan terkait investasi ilegal dan 211 pengaduan terkait pinjaman online ilegal di wilayah Kalimantan Tengah," jelasnya.

Berdasarkan jenis kelamin, pengaduan investasi ilegal dan pinjol ilegal di Kalimantan Tengah dengan sebaran laki-laki sebesar 31 persen dan perempuan sebanyak sebesar 69 persen.

Dia menyampaikan lima modus investasi ilegal terbanyak adalah money games, duplikasi penawaran investasi yang berizin, jasa periklanan dengan sistem deposit, penawaran pendanaan, serta perdagangan forex/features.

OJK Kalteng senantiasa memperkuat sinergi dengan lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong inklusi keuangan yang merata di seluruh wilayah.

"Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sehat, aman, dan terjangkau diharap mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor produktif, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan literasi keuangan," kata Primandanu.

Dia menekankan, inklusi keuangan berkelanjutan sebagai fondasi penting bagi sektor jasa keuangan untuk berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus mendukung arah kebijakan pembangunan nasional berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan.

Baca juga: OJK paparkan porsi PDRB regional Kalimantan, berikut lima sektor ekonomi utama

Baca juga: OJK Kalteng ungkap lima modus psikologis pelaku 'scam'

Baca juga: OJK gelar 523 literasi keuangan jangkau 103.125 warga di Kalimantan