Usai 9 kepala daerah terjerat OTT, KPK dorong pemilih harus cerdas dan lebih bijak

Kamis, 12 Maret 2026 15:27 WIB

Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu (kiri) mempersilakan dua pegawai KPK memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita terkait kasus Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2026). (ANTARA/Rio Feisal)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang masyarakat harus lebih cerdas memilih saat masa pemilihan kepala daerah atau pilkada setelah sembilan kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

"Masyarakat harus lebih cerdas dengan adanya peristiwa-peristiwa ini," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Baca juga: KPK ringkus Wabup Hendri, diduga terkait proyek di Rejang Lebong

Lebih lanjut, Asep mengharapkan penindakan terhadap sembilan kepala daerah tersebut dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak memilih yang memberikan politik uang.

"Jadi, tidak hanya berdasarkan apa yang diterima atau apa yang diberi atau bersifat pragmatis. Kasih, lalu dipilih gitu akan tetapi, benar-benar pilih lah yang berkualitas," katanya.

Baca juga: 5.080 laporan dugaan korupsi masuk ke KPK

Adapun, data sembilan kepala daerah yang terjaring OTT KPK tersebut merupakan akumulasi dari penindakan lembaga antirasuah selama 2025 hingga 12 Maret 2026.

Pada 2025, KPK menangkap dan menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, hingga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus yang berbeda-beda.

Kemudian hingga 12 Maret 2026, para kepala daerah yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka adalah Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari.

Baca juga: KPK duga aliran uang bulanan mengalir ke struktur Pemuda Pancasila

Baca juga: KPK: Wakil Bupati Rejang Lebong tak ditetapkan jadi tersangka

Baca juga: KPK kawal Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid saat tiba di Pekanbaru

Baca juga: Istri Budi Karya Sumadi berpotensi dipanggil KPK

Baca juga: KPK periksa pegawai Bea Cukai soal dugaan pemindahan dana korupsi