Pemkab Kotim semakin perketat perjalanan dinas imbas kenaikan BBM

Minggu, 19 April 2026 19:25 WIB

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Umar Kaderi. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - 0emerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah semakin memperketat kebijakan perjalanan dinas sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran yang telah disusun sebelumnya.

“Secara lisan sudah kami sampaikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), cuma untuk tertulisnya memang belum. Bahwa, dengan kondisi sekarang ini maka perjalanan dinas juga akan kami batasi,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Umar Kaderi di Sampit, Minggu.

Hal ini ia sampaikan guna menyikapi kenaikan harga BBM yang berlaku pada 18 April 2026. Berdasarkan data resmi Pertamina wilayah Kalimantan Tengah, harga sejumlah BBM non subsidi mengalami lonjakan signifikan.

Pertamax Turbo kini dibanderol Rp19.850 per liter dari sebelumnya Rp13.350 per liter, Dexlite naik menjadi Rp24.150 per liter dari Rp14.500 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp24.450 per liter dari kisaran Rp14.800 per liter. Sedangkan, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut juga memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan. Pagu anggaran yang sebelumnya telah disusun, menurutnya, otomatis mengalami perubahan seiring kenaikan harga di berbagai sektor.

Salah satunya, untuk pos perjalanan dinas yang sebelumnya juga telah dikurang sekitar 50 persen karena adanya pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat karena efisiensi anggaran. Kini perjalanan dinas semakin diperketat.

“Misal yang biasanya tiga orang, akan kita kurangi. Kalau bisa satu orang saja, kenapa tidak. Ini bagian dari efisiensi anggaran,” ujar Umar.

Lebih lanjut, ia menilai kenaikan harga BBM ini akan berdampak berantai terhadap berbagai sektor, baik itu harga berbagai bahan pokok, biaya transportasi, distribusi dan lainnya. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada inflasi daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Namun ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan harga pasar, terutama untuk komoditas yang didatangkan dari luar daerah. Biaya distribusi yang meningkat dan sebagainya, menjadi faktor utama kenaikan harga di tingkat lokal.

Meski begitu, Pemkab Kotim akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga akan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga agar tidak melonjak signifikan dan tetap terjangkau masyarakat.

“Kita berharap walaupun ada kenaikan, barang tetap tersedia. Jangan sampai harga naik tapi barang di pasaran justru kosong, karena ini akan berdampak pada ekonomi daerah,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi dampak kenaikan BBM yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Mereka yang tidak memiliki akses BBM subsidi terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Umar menyebut kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas produksi, terutama bagi nelayan yang bergantung pada BBM untuk melaut. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan membahas skema penanganan bersama OPD terkait agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.

“Kami tidak berharap nelayan tidak mendapatkan BBM sehingga tidak bisa melaut. Ini akan berdampak pada ketersediaan ikan dan perdagangan di Kotim,” tambahnya..

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kotim ini berharap situasi global, yakni konflik di kawasan Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dapat segera mereda. Dengan begitu, harga BBM diharapkan bisa kembali turun dan menekan lonjakan harga barang di dalam negeri.

“Mudah-mudahan konflik ini segera mereda atau gencatan senjata sehingga harga BBM bisa turun kembali,” demikian Umar Kaderi.