Bupati Kotim instruksikan percepatan pembahasan APBD Perubahan 2026

Rabu, 22 April 2026 18:12 WIB

Bupati Kotim Halikinnor menginstruksikan agar pembahasan APBD Perubahan 2026 dipercepat, Rabu (22/4/2026). ANTARA/Devita Maulina.

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor menginstruksikan percepatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026, guna mengantisipasi berbagai kebutuhan mendesak, terutama menghadapi potensi kemarau panjang.

"Berkaitan dengan rapat pembahasan perubahan anggaran, saya instruksikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berkoordinasi dengan Pj Sekda agar dipercepat, supaya nanti kita bisa menutupi kebutuhan ini," kata Halikinnor di Sampit, Rabu.

Instruksi ini ia sampaikan sehubungan dengan rapat koordinasi teknis ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Pada rapat tersebut, anggaran menjadi salah satu pembahasan serius, terlebih dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Halikinnor mengaku telah menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk memulai pembahasan perubahan anggaran lebih awal dari biasanya.

Percepatan tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam menghadapi situasi darurat, termasuk kemungkinan penggunaan anggaran di luar pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya bisa digunakan saat status tanggap bencana.

Bahkan, jika diperlukan, pemerintah daerah juga dapat melakukan konsultasi ke pemerintah provinsi untuk mendahului perubahan anggaran, sehingga kebutuhan mendesak tetap bisa ditangani tanpa harus menunggu proses yang terlalu lama.

"Kalau memang dibutuhkan, kita bisa berkonsultasi ke provinsi agar bisa mendahului perubahan anggaran, agar hal-hal diluar yang dana BTT Rp5 miliar itu bisa digunakan," ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) musim kemarau tahun ini akan berlangsung cukup panjang, bahkan mencapai empat hingga enam bulan, dengan tingkat panas yang disebut sebagai salah satu yang tertinggi dalam 30 tahun terakhir.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan berbagai dampak serius di Kotim, mulai dari karhutla, kabut asap, hingga krisis air bersih yang kerap terjadi saat musim kemarau.

Situasi tersebut juga memberikan efek domino berupa kebutuhan anggaran yang lebih besar, contohnya untuk pendistribusian air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan hingga kebutuhan untuk pembuatan embung sebagai sumber air darurat ketika terjadi kebakaran.

Baca juga: Pemkab Kotim semakin gencarkan pencegahan stunting sejak 1000 HPK

Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi salah satu faktor yang turut dipertimbangkan dalam penyusunan perubahan anggaran, karena berdampak langsung terhadap pembengkakan biaya operasional di lapangan.

"Yang dulu bisa dapat 100 liter, sekarang bisa 50 liter saja. Otomatis anggarannya membengkak, karena itu memang harga penetapan secara nasional yang harus kita ikuti. Tapi itu juga termasuk yang diantisipasi," lanjutnya.

Halikinnor juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyusun rencana aksi lengkap dengan kebutuhan anggaran, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terukur saat kondisi darurat terjadi.

Ia menyadari bahwa penanganan kebakaran lahan bukan hal yang mudah, namun dengan kesiapan yang matang, dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan, termasuk pada sektor kesehatan dan layanan dasar masyarakat.

"Kami juga berdoa, ditengah potensi kemarau panjang tahun ini yang diprakirakan menjadi yang terpanas dalam 30 tahun terakhir, tetapi Allah SWT tidak menurunkan balanya. Karena kita tau, jangankan seperti itu, yang sebelumnya saja kita sudah kewalahan," demikian Halikinnor.

Baca juga: Bupati Kotim tegaskan kepala desa wajib pahami pengelolaan dana desa

Baca juga: Bupati Kotim kukuhkan 17 DPK Apdesi demi perkuat kolaborasi desa

Baca juga: KSOP Sampit jemput bola layani penerbitan E-Pas Kecil bantu masyarakat